Faktanusa.com, Balikpapan – Layanan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Nusantara mencatat capaian positif. Hingga periode 31 Agustus–25 September 2026, layanan tersebut telah dimanfaatkan sebanyak 132 kali dengan rata-rata waktu pelayanan hanya 8,4 menit.
Capaian itu menempatkan layanan keimigrasian sebagai layanan dengan jumlah pemanfaatan tertinggi di MPP Nusantara selama periode tersebut. Angka tersebut melampaui layanan BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat 107 layanan dan Perizinan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebanyak 55 layanan.
Menariknya, capaian tersebut diraih melalui pelaksanaan layanan selama 13 hari, dengan frekuensi tiga kali dalam satu minggu. Tingginya angka pemanfaatan tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan keimigrasian yang mudah dan dekat, khususnya di kawasan IKN.
Keberadaan layanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam menyesuaikan penyelenggaraan pelayanan dengan perkembangan kawasan ibu kota baru. Seiring pembangunan IKN, kebutuhan terhadap pelayanan publik semakin beragam, termasuk layanan yang berkaitan dengan administrasi dan mobilitas keimigrasian.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan koordinasi dan pertukaran praktik baik pengelolaan layanan keimigrasian hari kedua yang dilaksanakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan bersama jajaran dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan di Kantor OIKN, Selasa (29/9/2026).
Rombongan diterima Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, bersama Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan OIKN, Dr. Kuswanto.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan IKN serta kebutuhan pelayanan publik, termasuk layanan keimigrasian, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, investasi, dan aktivitas warga negara asing (WNA) di kawasan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Thomas menyampaikan bahwa pembangunan IKN terus diarahkan sebagai pusat pemerintahan baru sekaligus kawasan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan tersebut didukung berbagai fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Perkembangan kawasan tersebut turut mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas investasi, termasuk keberadaan orang asing. Kondisi ini membuat kesiapan layanan keimigrasian menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan pelayanan serta mobilitas orang di kawasan IKN.
Selain membahas perkembangan pembangunan, pertemuan tersebut juga menyinggung keberadaan 16 WNA pelaku usaha di kawasan IKN. Aktivitas mereka menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyesuaian penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
Dengan demikian, pelayanan keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan administrasi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari dukungan terhadap aktivitas ekonomi dan investasi yang berkembang di kawasan ibu kota baru.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Adi Fachmianur, mengatakan layanan keimigrasian di MPP Nusantara merupakan salah satu proyek unggulan kantornya. Sebelum diterapkan, layanan tersebut telah melalui tahap uji coba atau trial selama kurang lebih dua pekan.
Menurutnya, penyediaan layanan di MPP Nusantara merupakan langkah untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, sehingga mereka tidak harus selalu mendatangi kantor imigrasi untuk memperoleh layanan yang tersedia di lokasi tersebut.
“Kehadiran layanan keimigrasian di MPP Nusantara merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Kami terus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan kawasan IKN agar pelayanan keimigrasian dapat diberikan secara efektif dan mudah diakses,” ujar Adi.
Ia menambahkan, penyesuaian pelayanan menjadi bagian penting dalam menghadapi perkembangan kawasan IKN. Dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan layanan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, Friece Sumolang, mengapresiasi kesempatan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan MPP Nusantara, khususnya dalam penerapan digitalisasi dan integrasi layanan.
Menurut Friece, pengelolaan MPP Nusantara memberikan gambaran mengenai penerapan pelayanan publik yang mengedepankan pemanfaatan teknologi, integrasi antarlayanan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.
“Penyelenggaraan MPP Nusantara memberikan gambaran mengenai penerapan digitalisasi, integrasi layanan, dan efisiensi sumber daya dalam pelayanan publik. Praktik tersebut menjadi bahan pembelajaran yang dapat dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah Sulawesi Selatan,” ungkap Friece.
Pertukaran pengalaman tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan keimigrasian melalui pembelajaran antarsatuan kerja. Praktik yang diterapkan di MPP Nusantara dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk pengembangan layanan di wilayah lain dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah.
Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan OIKN, Kuswanto, turut menjelaskan bahwa penerapan smart governance, digitalisasi, efisiensi sumber daya, serta integrasi pelayanan menjadi bagian dari pengembangan tata kelola pemerintahan modern di IKN.
Usai pertemuan, rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau MPP Nusantara. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pola integrasi antarlayanan, serta dukungan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk fasilitas keimigrasian.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Istana Negara IKN untuk melihat perkembangan kawasan pusat pemerintahan beserta lingkungan dan fasilitas pendukungnya.
Melalui koordinasi dan pertukaran praktik pengelolaan layanan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terus berupaya menyesuaikan penyelenggaraan layanan keimigrasian dengan perkembangan kawasan IKN.
Dengan capaian 132 kali pemanfaatan dan rata-rata waktu pelayanan 8,4 menit, keberadaan layanan keimigrasian di MPP Nusantara diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Selain itu, layanan tersebut juga diharapkan mampu mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat, aktivitas investasi, serta keberadaan orang asing di kawasan IKN.
(Tim Komunikasi Publik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan)
