Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut ambil bagian dalam Konsultasi Publik Rancangan Rencana Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) 2045. Kehadiran itu menjadi upaya pemerintah daerah untuk memberikan masukan terhadap arah pembangunan ekonomi jangka panjang Bumi Etam dalam agenda yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/10/2026).
Hadir mewakili, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kukar, Antoni Kusbiantoro, mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan forum yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Konsultasi publik menjadi ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan dalam penyusunan rancangan transformasi ekonomi daerah.
“Kami menyambut baik dan mendukung kegiatan ini. Tadi kami juga sudah menyampaikan beberapa masukan secara tertulis melalui tautan yang telah disiapkan,” ujar Antoni.
Ia menilai keterlibatan pemerintah kabupaten dalam forum tersebut penting agar rancangan transformasi ekonomi Kaltim dapat mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
Antoni berujar, penyusunan rencana transformasi ekonomi hingga 2045 memang membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten dan kota. Dengan demikian, rancangan yang disusun diharapkan tidak hanya memuat arah kebijakan pada tingkat provinsi.
“Masukan pandangan dari daerah turut diperlukan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi Kaltim,” jelasnya.
Antoni menyebut, masukan yang disampaikan Pemkab Kukar melalui forum tersebut merupakan bentuk kontribusi daerah dalam proses perencanaan. Penyampaian secara tertulis turut menjadi sarana untuk mendokumentasikan pandangan pemerintah daerah agar dapat dipertimbangkan dalam pembahasan rancangan.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi salah satu unsur penting dalam merumuskan arah transformasi ekonomi. Keselarasan perencanaan diperlukan agar kebijakan pembangunan yang dirancang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Melalui konsultasi publik tersebut, Pemkab Kukar berharap proses penyusunan Rencana Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur 2045 dapat berlangsung secara partisipatif dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak. Keterlibatan daerah diharapkan turut memperkuat kualitas perencanaan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan jangka panjang.
“Kami berharap masukan yang telah disampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana transformasi ekonomi Kalimantan Timur ke depan,” tutup Antoni. (Adv)
