Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, berdiskusi bersama mahasiswa saat menjadi dosen tamu di Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, di Gedung D12 FISIP Unmul, Sabtu (10/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Aulia memaparkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam menyikapi keterbatasan fiskal daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempertahankan belanja pegawai, sembari melakukan efisiensi pada belanja operasi dan mengoptimalkan belanja modal serta belanja barang dan jasa.
“Dalam kondisi keterbatasan fiskal ini, kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Yang kedua, kita berupaya melakukan efisiensi di sektor belanja operasi,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengelola anggaran secara cermat tanpa mengabaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Optimalisasi belanja juga dilakukan agar anggaran yang tersedia tetap dapat menunjang pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Aulia, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah menentukan prioritas secara tepat. Efisiensi tidak semata-mata berkaitan dengan penghematan pengeluaran, tetapi juga bagaimana anggaran yang tersedia tetap mampu mendukung kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah harus tetap berorientasi pada pelayanan publik. Masyarakat diharapkan tidak kehilangan akses terhadap pelayanan akibat penyesuaian belanja yang dilakukan pemerintah.
“Kalau menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Aulia juga menilai, kebijakan anggaran perlu berjalan beriringan dengan komunikasi publik yang baik. Menurut dia, langkah pemerintah dalam mengelola keterbatasan fiskal perlu disampaikan secara tepat agar masyarakat memahami kebijakan sekaligus mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah.
Ia berpandangan, keberhasilan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga bagaimana kebijakan dan hasil pembangunan dapat tersampaikan kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang baik dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.
Melalui pemaparan tersebut, Aulia menekankan bahwa pengelolaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal membutuhkan keseimbangan antara efisiensi belanja dan pemenuhan kebutuhan publik.
“Kita berupaya agar efisiensi tidak menggeser tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan, yakni memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (Adv)
