Faktanusa.com, Sangatta – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperluas edukasi dan pelayanan program keluarga berencana (KB) hingga ke masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya keterbatasan tenaga penyuluh yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Yunie, mengatakan tenaga penyuluh yang saat ini bertugas di wilayah Kutim berasal dari BKKBN serta tenaga pendamping lokal yang direkrut oleh pemerintah daerah.
“Yang dari provinsi itu ada 42. Kalau yang kita rekrut untuk penyuluh pendamping lokal, awalnya 11 orang, tetapi sekarang tinggal 10 orang karena ada satu yang mengundurkan diri,” ujar Yunie.
Menurutnya, jumlah tenaga tersebut masih belum ideal untuk menjangkau seluruh wilayah desa di Kutim. Selain keterbatasan personel, kondisi geografis Kutim dengan wilayah yang luas dan jarak antardesa yang cukup jauh turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan penyuluhan.
Dalam praktiknya, masih terdapat penyuluh yang harus menangani beberapa desa sekaligus. Bahkan, satu orang penyuluh dapat memiliki wilayah kerja hingga enam desa.
“Kami sebenarnya dari dulu ingin satu desa satu penyuluh. Karena jarak antara desa satu dengan desa yang lain jauh, memang sudah sewajarnya masing-masing desa punya penyuluh,” katanya.
Kondisi tersebut membuat jangkauan penyuluhan belum sepenuhnya merata. Para penyuluh harus menyesuaikan pola kerja dengan kondisi wilayah serta jumlah personel yang tersedia.
Padahal, keberadaan penyuluh memiliki peran penting dalam memastikan informasi mengenai program KB dapat diterima masyarakat. Penyuluh tidak hanya memberikan edukasi mengenai penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga menyampaikan pemahaman mengenai perencanaan keluarga dan pentingnya menjaga kesehatan keluarga.
Untuk mengatasi keterbatasan jangkauan, DPPKB Kutim terus mendorong pelaksanaan penyuluhan melalui berbagai kelompok dan saluran yang tersedia. Edukasi tidak hanya menyasar pasangan usia subur, tetapi juga dilakukan melalui lingkungan sekolah, kader masyarakat, fasilitas kesehatan hingga Kantor Urusan Agama (KUA).
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi sehingga edukasi mengenai program KB tidak hanya bergantung pada pertemuan langsung antara penyuluh dan masyarakat.
Selain memperkuat pemahaman masyarakat mengenai program KB, kegiatan penyuluhan juga diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam menekan angka stunting dan keluarga risiko stunting (KRS).
Dengan luas wilayah dan karakteristik geografis Kutim yang beragam, penguatan tenaga penyuluh menjadi salah satu kebutuhan dalam memastikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat berjalan lebih optimal.
DPPKB Kutim berharap dukungan terhadap tenaga penyuluh dapat terus diperkuat, baik dari sisi jumlah personel maupun dukungan operasional. Dengan demikian, edukasi dan pelayanan program KB diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah desa secara lebih merata. (Adv/Kominfo)
