Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah memberi perhatian terhadap sejumlah persoalan yang muncul dalam pola kemitraan perkebunan kelapa sawit.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dan petani, tetapi juga menyangkut kewajiban plasma, masa berlaku kerja sama hingga perjanjian kemitraan yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Kepala Disbun Kukar, H. Muhammad Taufik, mengatakan evaluasi terhadap pola kemitraan diperlukan agar kerja sama yang telah dibangun antara perusahaan dengan masyarakat dapat terus berjalan secara sehat.
Menurutnya, beberapa persoalan yang ditemukan membutuhkan penyelesaian bersama karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan.
“Masih ada beberapa persoalan yang kita temukan, seperti kewajiban plasma yang belum terpenuhi, kerja sama yang masa berlakunya sudah berakhir, dan ada juga perjanjian yang perlu diperbarui sesuai kondisi di lapangan,” kata Taufik, Kamis (1/10/2026).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan Disbun Kukar terus melakukan fasilitasi antara perusahaan, petani, koperasi maupun lembaga mitra.
Pemerintah daerah tidak ingin persoalan dalam perjanjian kemitraan dibiarkan berlarut karena berpotensi memengaruhi hubungan antara masyarakat dan perusahaan.
Taufik menegaskan, penyelesaian tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat kepentingan salah satu pihak. Setiap persoalan harus dibicarakan bersama dengan mengacu pada kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Disbun Kukar mengambil posisi sebagai fasilitator ketika terdapat perbedaan atau persoalan dalam pelaksanaan kemitraan.
“Prinsipnya kita ingin kerja sama itu tetap sehat. Kalau ada yang belum sesuai, kita dudukkan bersama supaya ada jalan keluarnya,” ujarnya.
Penataan kembali perjanjian kemitraan juga diharapkan dapat memberikan kepastian bagi petani maupun perusahaan dalam menjalankan usaha perkebunan.
Bagi pemerintah daerah, kepastian tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan perkebunan rakyat sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari sektor sawit dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kita ingin hubungan perusahaan dengan masyarakat dan mitranya itu bukan hanya berjalan hari ini, tetapi bisa terus berlanjut dan saling menguntungkan,” pungkasnya. (adv)
