Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) mulai menata kembali pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan petani, koperasi dan lembaga mitra.
Penataan tersebut dilakukan untuk memastikan hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pihak.
Kepala Disbun Kukar, H. Muhammad Taufik, mengatakan kemitraan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah dalam pengelolaan perkebunan rakyat. Menurutnya, keberlanjutan sektor sawit tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
“Fokus kita beberapa minggu dan bulan terakhir adalah menata kembali kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan petani mitra, koperasi atau lembaga mitranya agar terwujud kerja sama yang sehat, saling menguntungkan dan berkelanjutan,” ujar Taufik, Kamis (1/10/2026).
Ia menjelaskan, pola kemitraan dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani plasma, koperasi hingga lembaga yang menjadi penghubung antara masyarakat dan perusahaan. Karena itu, setiap persoalan yang muncul perlu diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak.
“Disbun Kukar tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga memfasilitasi penyelesaian ketika terjadi persoalan dalam hubungan kemitraan,” jelas Taufik.
Menurut Taufik, pemerintah daerah berupaya agar perusahaan dan masyarakat dapat menempatkan hubungan kemitraan sebagai kerja sama jangka panjang. Hubungan tersebut harus dibangun berdasarkan kewajiban dan hak yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kita memfasilitasi mediasi agar persoalan yang ada dapat diselesaikan bersama. Namanya mitra, jangan sampai hubungan yang dibangun justru seperti bermusuhan,” katanya.
Penataan kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya Disbun Kukar menjaga keberlanjutan perkebunan rakyat sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih baik bagi perusahaan perkebunan.
Dengan hubungan yang lebih sehat antara perusahaan, petani dan koperasi, pemerintah berharap aktivitas perkebunan dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat Kukar.
“Yang kita harapkan perusahaan dan masyarakat sama-sama membutuhkan, sehingga kerja sama ini bisa berjalan panjang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” tutup taufik. (adv)
