Faktanusa.com, Balikpapan – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa proyek pembangunan yang mengalami keterlambatan atau penjadwalan ulang tidak serta-merta menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memastikan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan berjalan sesuai ketentuan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bagus usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-7 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi pertanyaan mengenai adanya pembangunan yang belum selesai, Bagus menegaskan bahwa kondisi tersebut lebih disebabkan oleh penyesuaian target pelaksanaan, bukan karena adanya penyimpangan anggaran.
“Tidak ada masalah. Anggarannya tidak hilang, anggarannya sudah digunakan sesuai mekanisme yang berlaku. Hanya memang target pembangunannya mundur dan akan dianggarkan kembali pada tahun 2027,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah bukan didasarkan pada asumsi, melainkan hasil audit dari lembaga yang berwenang. Karena itu, pemerintah berpegang pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK.
“Yang menilai tentu pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi, yaitu BPK. Kalau hasil pemeriksaannya menyatakan tidak ada masalah, maka itu menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan program sesuai perencanaan,” jelas Bagus.
Menurutnya, proyek yang belum dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran bukan berarti dibatalkan. Pemerintah akan kembali mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya agar pekerjaan tersebut dapat diteruskan hingga selesai.
Selain menyinggung soal proyek pembangunan, Bagus juga menanggapi perbincangan mengenai program Balikpapan Terang yang dinilai sebagian masyarakat memperoleh alokasi anggaran cukup besar di tengah kebutuhan penanganan banjir yang masih menjadi perhatian.
Ia menjelaskan bahwa seluruh program yang masuk dalam APBD telah melalui tahapan pembahasan yang panjang, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun bersama DPRD Kota Balikpapan. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran merupakan hasil kesepakatan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek.
“Program-program itu sudah melalui pembahasan di tingkat eksekutif dan legislatif. Setelah melalui proses tersebut dan disepakati bersama, tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya,” katanya.
Meski demikian, Bagus menekankan bahwa penyusunan APBD harus selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia menyebut sejumlah sektor yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, seperti penanganan banjir, pembangunan sekolah, hingga peningkatan pelayanan air bersih.
“APBD mestinya digunakan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Yang harus terus menjadi perhatian adalah program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat, seperti penanganan banjir, pembangunan sekolah, dan penyediaan air bersih,” ujarnya.
Ia memahami adanya kritik maupun aspirasi dari masyarakat terkait prioritas pembangunan. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran.
Bagus juga mengingatkan bahwa proses penyusunan anggaran dilakukan secara terbuka melalui pembahasan bersama DPRD, sehingga berbagai program yang akhirnya masuk dalam APBD telah melewati mekanisme perencanaan dan pengkajian.
Di sisi lain, ia turut menanggapi keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang sempat terjadi di Balikpapan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, gangguan tersebut bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah, melainkan berkaitan dengan persoalan pasokan energi pada tingkat nasional.
“Kalau soal pemadaman listrik yang sempat ramai dibicarakan, itu terjadi karena kendala pasokan batu bara ke PLN yang sempat terlambat. Jadi persoalannya berada pada rantai pasokan energi secara nasional,” jelasnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen terus mengoptimalkan penggunaan anggaran agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Bagus berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat terus terjalin sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kami akan terus berupaya agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan warga Balikpapan,” pungkasnya. (Adv./**)
