Faktanusa.com, Balikpapan – Praktik politik uang diperkirakan masih akan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia apabila kondisi kesejahteraan masyarakat belum mengalami perbaikan. Faktor ekonomi dinilai memiliki hubungan erat dengan perilaku pemilih, terutama di tengah tekanan kebutuhan hidup yang masih dirasakan sebagian masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Perpustakaan Universitas Balikpapan (Uniba), Imam Ariwibowo Satria Utama, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan di Asta Caffe, Balikpapan.
Dalam paparannya, Imam menegaskan bahwa upaya paling efektif untuk mengurangi praktik politik uang bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat yang telah memiliki kondisi ekonomi yang baik cenderung tidak mudah tergiur dengan imbalan uang yang diberikan menjelang pemungutan suara.
“Cara paling efektif menghilangkan politik uang itu sebenarnya sederhana, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat sudah sejahtera, mereka tidak akan lagi melirik uang-uang seperti itu,” ujarnya. Kamis (23/7/2026)
Ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi setiap orang berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan. Bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, tawaran sejumlah uang menjelang pemilu dapat menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan.
Imam mencontohkan, seseorang dengan pendapatan sekitar Rp300 ribu per bulan tentu akan memiliki pertimbangan berbeda ketika ditawari uang Rp1 juta dibandingkan masyarakat yang telah memiliki penghasilan puluhan juta rupiah setiap bulan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan berarti menjadi pembenaran terhadap praktik politik uang.
“Saya tidak sedang membenarkan politik uang. Persoalan ini memang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi yang berbeda-beda, tetapi tetap harus dihindari. Ketika kita salah dalam proses memilih, dampaknya akan kita rasakan selama lima tahun ke depan,” katanya.
Menurut Imam, budaya masyarakat yang merasa memiliki utang budi setelah menerima uang dari peserta pemilu juga menjadi persoalan yang perlu diubah melalui pendidikan politik.
Ia mengatakan, banyak masyarakat yang akhirnya merasa wajib memilih calon tertentu karena telah menerima pemberian, meskipun kualitas calon tersebut belum tentu mampu membawa perubahan yang diharapkan.
“Kalau niatnya baik tetapi caranya tidak baik, maka hasil akhirnya juga tidak akan baik. Saya meyakini siapa pun yang memberikan uang dalam proses pemilihan sebenarnya sedang memulai sesuatu dengan cara yang keliru,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Imam juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan.
Ia melihat angka pengangguran masih cukup tinggi, sementara kondisi ekonomi global turut memberikan tekanan terhadap dunia usaha yang berpotensi memengaruhi lapangan pekerjaan.
“Kalau kita lihat sekarang, pengangguran masih terus bertambah. Dampak kebijakan ekonomi makro, termasuk kondisi nilai tukar, juga bisa berdampak pada sektor usaha hingga memicu pemutusan hubungan kerja. Memang belum bisa dikatakan berbahaya, tetapi tetap harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia memperkirakan praktik politik uang masih berpotensi meningkat apabila kondisi ekonomi masyarakat tidak kunjung membaik menjelang pelaksanaan pemilu berikutnya.
Namun demikian, Imam berharap pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih baik sehingga ruang bagi praktik politik transaksional semakin menyempit.
Selain perbaikan ekonomi, menurutnya, peningkatan literasi politik masyarakat harus terus dilakukan secara konsisten.
Ia mengapresiasi langkah KPU Kota Balikpapan yang menggelar pendidikan pemilih sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruh politik uang.
“Salah satu langkah pencegahan adalah edukasi seperti yang dilakukan hari ini. Masyarakat harus terus diberikan pemahaman bahwa praktik politik uang tetap salah, meskipun dikemas dengan istilah yang berbeda. Dulu dikenal sebagai serangan fajar, sekarang mungkin berganti nama, tetapi substansinya tetap sama,” katanya.
Imam berharap semakin banyak masyarakat yang berani menolak praktik politik uang dan memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, kapasitas, serta gagasan yang ditawarkan, bukan karena iming-iming materi sesaat.
“Mudah-mudahan ke depan kondisi ekonomi masyarakat semakin baik, wawasan politik juga semakin meningkat, sehingga kita bisa bersama-sama mengatakan tidak terhadap politik uang demi menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas,” pungkasnya.
Penulis : Shinta Setyana
