Faktanusa.com, Balikpapan – Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-24 Masa Sidang II Tahun 2021 melalui video conference yang akan dilaksanakan di kantor DPRD Kota Balikpapan dalam agenda :
1. Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020,
2. Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Balikpapan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum diikuti dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Ketua DPRD Kota Balikpapan dan Wali Kota Balikpapan,
3. Pengumuman Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan tindak lanjut LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun anggaran 2020. Jum’at (25/6/2021)
Rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono didampingi Wakil Ketua Sabaruddin Panrecalle SS dan sejumlah anggota DPRD lainnya berlangsung diruang rapat gabungan kantor DPRD Kota Balikpapan.
Dalam kesempatan tersebut Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan laporan keuangan pemerintah kota Balikpapan tahun anggaran 2020 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca daerah, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
DPRD Kota Balikpapan menyelesaikan proses revisi Perda ketertiban umum yang salah satunya memuat soal Protokol Kesehatan.(Prokes). Dan disahkan menjadi produk hukum yang memperkuat penegakan Prokes di daerah yang masih mengalami pandemi Covid-19.
Kemudian, Pengesahan Revisi Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum yang menindaklanjuti terkait pembahasan sebelumnya yang telah dilaksanakan sejak Februari 2021 lalu.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengatakan, revisi Perda Ketertiban Umum ini sudah melalui tahapan penyesuaian terhadap seluruh masukan dan peraturan yang sudah diberlakukan di Kota Balikpapan.
“Kita sudah melakukan harmonisasi hingga ke biro hukum Pemprov Kaltim. Yang jelas revisinya di Perda Ketertiban Umum kita memasukkan protokol kesehatan dan Perwali ke dalam Perda tersebut,” Jelas Budiono pada awak media ini usai Rapat Paripurna.
“Mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berkaitan langsung dengan revisi Perda Ketertiban Umum dan bertugas menjalankan penegakan protokol kesehatan di lapangan.” Sambungnya.
Setelah Perda Ketertiban Umum ini terdapat pasal Covid-19 maka akan ada sanksi yang lebih mengikat dalam upaya penegakan protokol kesehatan. Sehingga Perda tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat masyarakat saat dilakukan pelaksanaan di lapangan.
