Faktanusa.com, Sangatta – Upaya memperluas jangkauan edukasi dan pelayanan keluarga berencana (KB) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menghadapi tantangan keterbatasan tenaga penyuluh. Luas wilayah Kutim dengan jarak antardesa yang cukup jauh membuat kebutuhan tenaga penyuluh di tingkat desa semakin penting.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim pun mendorong konsep satu desa satu penyuluh agar edukasi dan pendampingan program KB dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Kepala Bidang Penyuluhan DPPKB Kutim, Yunie, mengatakan kebutuhan tersebut menjadi salah satu perhatian karena penyuluh merupakan ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
Saat ini, distribusi tenaga penyuluh belum sepenuhnya ideal. Di sejumlah wilayah, seorang penyuluh masih harus menangani beberapa desa sekaligus sehingga jangkauan pendampingan menjadi lebih luas.
“Harapan kami, kalau bisa satu desa satu penyuluh. Kita ketahui bersama jarak antara desa satu dengan desa yang lain itu jauh,” ujar Yunie.
Menurutnya, kondisi geografis Kutim menjadi salah satu faktor yang membuat tugas penyuluh cukup berat. Jarak antardesa yang jauh membutuhkan mobilitas tinggi agar penyuluh dapat tetap memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.
Dalam kondisi tertentu, terdapat penyuluh yang harus menangani lebih dari lima desa dalam satu wilayah kerja. Situasi tersebut membuat personel yang tersedia harus membagi waktu untuk menjangkau masyarakat di beberapa wilayah sekaligus.
“Keterbatasan tenaga ini memang menjadi salah satu tantangan kita. Kita ingin pelayanan bisa merata sampai ke desa-desa,” ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, DPPKB Kutim terus berupaya memperkuat tenaga penyuluh, salah satunya melalui perekrutan tenaga pendamping lokal. Kehadiran tenaga tambahan diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan pelayanan sekaligus mengurangi beban wilayah kerja penyuluh.
Selain jumlah personel, dukungan operasional juga menjadi perhatian. Penyuluh membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi untuk mendatangi masyarakat di berbagai wilayah, terutama desa-desa yang memiliki jarak cukup jauh dari pusat kecamatan.
“Mereka itu ujung tombak di lapangan kami untuk memberikan data. Kami berusaha bagaimana mereka memberikan yang terbaik, tetapi kami juga belum memberikan yang pantas untuk mereka,” katanya.
Menurut Yunie, keberadaan penyuluh di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai program KB. Mereka juga berperan dalam memperoleh data dan mengetahui kondisi masyarakat secara langsung di lapangan.
Data tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program pengendalian penduduk, termasuk upaya pencegahan stunting dan pendampingan keluarga yang membutuhkan perhatian.
Karena itu, DPPKB Kutim berharap dukungan terhadap tenaga penyuluh dapat terus diperkuat, baik dari sisi jumlah personel maupun operasional. Dengan pemerataan tenaga, edukasi KB dan berbagai program terkait diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga dapat hadir hingga desa-desa yang memiliki akses lebih jauh. (Adv/Kominfo)
