Faktanusa.com, Sangatta – Di balik upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat edukasi keluarga berencana (KB) hingga ke pelosok desa, terdapat tenaga penyuluh yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
Setiap hari, para penyuluh dituntut aktif memberikan edukasi, mendampingi masyarakat, sekaligus membantu menghimpun data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana.
Namun, luasnya wilayah Kutim dengan jarak antardesa yang cukup jauh membuat kebutuhan dukungan operasional bagi para penyuluh menjadi persoalan yang masih perlu mendapat perhatian.
Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Yunie, mengatakan tenaga penyuluh memiliki peran penting dalam memastikan berbagai program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dapat diterima masyarakat.
“Mereka ini ujung tombak di lapangan kami untuk memberikan data, untuk kami mengambil data. Tapi kami juga belum memberikan hak yang layak sama mereka,” ujar Yunie.
Saat ini, DPPKB Kutim memiliki tenaga penyuluh yang berasal dari BKKBN pusat/provinsi serta tenaga pendamping lokal yang direkrut oleh pemerintah daerah.
Meski keberadaan penyuluh telah tersebar di seluruh kecamatan, jumlah tersebut dinilai masih belum ideal untuk menjangkau seluruh desa secara merata. Kondisi geografis Kutim yang luas serta jarak antardesa yang cukup jauh turut menambah tantangan dalam menjalankan tugas.
Para penyuluh membutuhkan mobilitas tinggi untuk mendatangi masyarakat, terutama di desa-desa yang berada jauh dari pusat kecamatan. Keterbatasan dukungan operasional pun dapat menjadi kendala ketika penyuluh harus melakukan kunjungan lapangan secara rutin.
Yunie mengatakan, sebelumnya dukungan operasional berupa bahan bakar minyak (BBM) pernah diberikan kepada para penyuluh. Namun, dukungan tersebut kini tidak lagi tersedia seperti sebelumnya.
Kondisi itu menjadi perhatian DPPKB karena penyuluh tetap dituntut menjalankan tugas di lapangan, termasuk dalam memperoleh data dari masyarakat yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai program.
“Harapan kami ke depannya, kami bisa memberikan hak mereka juga. Supaya ketika kami meminta data, kami juga enak untuk bertanya apa kewajiban yang kalian berikan setelah kami juga memberikan kalian hak,” katanya.
Menurut Yunie, penguatan dukungan terhadap tenaga penyuluh bukan semata-mata berkaitan dengan persoalan operasional. Dukungan yang memadai juga dibutuhkan agar penyuluh dapat menjalankan fungsi pendampingan secara lebih optimal.
Dengan mobilitas yang lebih baik, penyuluh diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi mengenai KB sekaligus mendukung berbagai program lain yang berkaitan dengan kependudukan, pembangunan keluarga, dan pencegahan stunting.
DPPKB Kutim berharap perhatian terhadap keberadaan tenaga penyuluh dapat terus diperkuat, baik dari sisi jumlah personel maupun dukungan dalam menjalankan tugas lapangan. Dengan demikian, pelayanan dan edukasi program KB diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat hingga ke tingkat desa. (Adv/Kominfo)
