Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggeser perhatian penanganan stunting ke tahap yang lebih awal. Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan ketika anak sudah menunjukkan gangguan pertumbuhan, tetapi dimulai sejak masa kehamilan melalui penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Ismi Mufiddah, mengatakan periode 1.000 HPK menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan karena mencakup masa sejak konsepsi hingga anak berusia sekitar dua tahun. Pada fase tersebut, kondisi ibu dan anak terus dipantau untuk mengurangi risiko gangguan pertumbuhan.
“Kalau kita bicara 1.000 hari pertama kehidupan itu mulai dari konsepsi, pendidikan bagi ibu hamil, sampai usia anak itu kurang lebih dua tahun,” kata Ismi, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, pendekatan tersebut membuat pencegahan tidak menunggu sampai persoalan gizi muncul. Edukasi kepada ibu hamil menjadi salah satu langkah awal agar keluarga memahami kebutuhan kesehatan dan gizi sejak sebelum anak lahir.
Pemantauan kemudian dilanjutkan setelah bayi lahir. Status gizi dan pertumbuhan anak perlu diperiksa secara berkala sehingga perubahan kondisi dapat diketahui sedini mungkin.
Ismi mengatakan Posyandu memiliki peran penting dalam sistem tersebut. Penguatan pelayanan di tingkat masyarakat dilakukan agar pemantauan tidak berhenti pada pencatatan, tetapi dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan tindak lanjut ketika ditemukan persoalan.
“Pemantauan status gizinya diperkuat lagi supaya kasus-kasus stunting itu ditemukan secara lebih dini. Jadi memang penguatannya itu di pemantauan status gizi, ya di Posyandu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, semakin cepat masalah pertumbuhan ditemukan, semakin awal pula intervensi dapat diberikan. Karena itu, penguatan lokus pemantauan menjadi bagian dari pekerjaan yang terus dilakukan pemerintah daerah.
“Lokus-lokus semakin kita kejar untuk penguatannya,” jelasnya.
Intervensi tersebut juga tidak hanya diarahkan kepada anak yang telah mengalami stunting. Kelompok yang berisiko turut menjadi perhatian agar persoalan pertumbuhan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.
Bagi Dinas Kesehatan Kukar, penguatan 1.000 HPK menjadi bagian dari perubahan pola penanganan stunting dari pendekatan penanganan kasus menuju pencegahan sejak dini. Pemantauan ibu dan anak dilakukan secara berkesinambungan agar setiap tahapan pertumbuhan dapat terpantau.
Ismi menegaskan, keberhasilan intervensi pada fase tersebut tetap membutuhkan dukungan berbagai pihak. Sebab, faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak tidak seluruhnya berada dalam lingkup pelayanan kesehatan.
“Kalau stunting itu kan ada sensitif, ada spesifik. Kalau spesifik itu yang lebih murni bisa dilakukan oleh sektor kesehatan. Kalau sensitif itu perlu bantuan dari sektor lain,” pungkasnya. (Adv)
