Faktanusa.com, Balikpapan – Menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino, Polda Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Selasa (4/8/2026).
Rakorda yang dimulai pukul 08.30 WITA itu dipimpin Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., dan dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Kepala Staf Kodam (Kasdam) VI/Mulawarman Brigjen TNI Andy Setyawan yang mewakili Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, unsur Forkopimda, kepala daerah, BPBD, Basarnas, BMKG, Manggala Agni, instansi teknis, hingga perwakilan dunia usaha.
Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat seiring berlangsungnya fenomena El Nino hingga September 2026.
Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro mengatakan ancaman El Nino bukan sekadar persoalan cuaca, tetapi dapat memicu krisis multidimensi apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Menurutnya, musim kemarau yang lebih panjang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, mengganggu sektor pertanian, mengurangi ketersediaan air bersih, memunculkan gangguan kesehatan akibat kabut asap, hingga berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat.
“Penanganan Karhutla tidak mungkin ditopang oleh satu instansi saja. Ini merupakan tantangan bersama yang membutuhkan jawaban bersama. Seluruh kekuatan yang kita miliki harus disatukan agar mampu mencegah kebakaran sejak dini,” kata Endar.
Kapolda mengungkapkan, berdasarkan pemantauan aplikasi Lembuswana, sepanjang semester pertama 2026 telah terdeteksi 974 titik panas (hotspot) di berbagai wilayah Kalimantan Timur.
Sementara pada hari pelaksanaan Rakorda, sistem tersebut masih mencatat 54 titik hotspot yang tersebar di Kabupaten Kutai Timur, Berau, Paser, Kutai Barat dan sejumlah daerah lainnya.
“Kita harus bergerak sebelum api membesar, bukan baru sibuk ketika asap sudah mengepul tinggi. Alhamdulillah hingga saat ini Kalimantan Timur belum mengalami kebakaran besar seperti beberapa daerah lain di Pulau Kalimantan dan kondisi ini harus kita pertahankan bersama,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Polda Kaltim telah menggelar Operasi Aman Nusa II Tahun 2026 dengan melibatkan 1.540 personel Polri yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Kaltim.
Operasi tersebut diperkuat enam satuan tugas serta didukung sarana penanggulangan berupa 227 embung, 28 sumur bor, 24 sekat kanal, pos pemantauan, patroli rutin, hingga pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot secara real-time.
Kapolda juga memastikan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun korporasi yang terbukti sengaja atau lalai hingga menyebabkan kebakaran.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengapresiasi langkah cepat Polda Kaltim yang menginisiasi Rakorda sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman El Nino.
Menurut Rudy, upaya pencegahan jauh lebih penting dibandingkan harus berjibaku memadamkan api ketika kebakaran telah meluas.
“Lebih baik kita sibuk hari ini melaksanakan rapat koordinasi daripada besok sibuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Karhutla bukan hanya persoalan api, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan citra Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dampak El Nino tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran, tetapi juga berpotensi menurunkan curah hujan, mengganggu ketersediaan air bersih, sektor pertanian dan perkebunan, hingga meningkatkan risiko gagal panen.
Karena itu, Rudy menegaskan bahwa penanganan Karhutla harus dilakukan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“TNI, Polri, BPBD, BMKG, Manggala Agni, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat memiliki peran masing-masing. Dengan bersatu, kita akan lebih kuat menghadapi ancaman ini,” katanya.
Gubernur juga mengungkapkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui rehabilitasi ekosistem, salah satunya dengan penanaman 12 ribu bibit mangrove di Pantai Lamaru, Balikpapan, yang diharapkan dapat diperluas ke seluruh kawasan pesisir Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan itu, Rudy turut memberikan apresiasi terhadap inovasi Polda Kaltim melalui aplikasi Lembuswana yang mampu menampilkan titik panas secara real-time.
Menurutnya, teknologi tersebut menjadi terobosan penting dalam mendukung pengambilan keputusan secara cepat sehingga potensi kebakaran dapat dicegah sebelum meluas.
“Kami berharap aplikasi Lembuswana dapat menjadi percontohan bagi provinsi lain dalam memperkuat sistem deteksi dini kebakaran hutan dan lahan,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono yang diwakili Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Andy Setyawan menegaskan kesiapan TNI mendukung penuh upaya pemerintah dalam pencegahan maupun penanganan Karhutla.
Menurut Kasdam, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman yang selalu muncul saat musim kemarau, terlebih ketika fenomena El Nino menyebabkan kondisi hutan dan lahan menjadi lebih kering.
“Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan dan ekosistem, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kualitas hidup masyarakat akibat kabut asap,” ujarnya.
Kasdam menilai keberhasilan penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan aparat keamanan. Sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, BPBD, instansi teknis, relawan, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha menjadi faktor utama dalam mencegah terjadinya kebakaran.
Ia berharap Rakorda mampu memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pembagian tugas yang jelas, mekanisme komunikasi yang efektif, serta peningkatan langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Rakorda tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat patroli, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi deteksi dini hotspot, meningkatkan koordinasi lintas instansi, serta mendorong penerapan prinsip zero burning atau membuka lahan tanpa membakar.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi teknis, dunia usaha, dan masyarakat, Kalimantan Timur diharapkan mampu melewati musim kemarau tahun ini tanpa terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Penulis : Shinta Setyana
