Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya mengoptimalkan pemanfaatan gedung diklat di Tenggarong Seberang sebagai pusat peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus lokasi pelaksanaan pelatihan kerja. Pemanfaatan fasilitas tersebut diarahkan agar aset pemerintah dapat memberikan manfaat lebih luas, termasuk mendukung pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pihaknya tengah meninjau kemungkinan pemanfaatan gedung yang berada di lingkungan BKPSDM tersebut sebelum menentukan pola penggunaannya. Evaluasi diperlukan agar rencana optimalisasi fasilitas tidak menimbulkan kendala bagi ASN yang harus menjangkau lokasi dari wilayah lain.
“Kita akan coba tinjau, karena jangan sampai itu juga akan menjadi kendala untuk teman-teman ASN karena jaraknya yang cukup jauh,” ujarnya, Senin (26/10/2026).
Aulia berujar, orientasi utama pemerintah daerah ialah menjadikan fasilitas itu sesuai dengan fungsi pengembangan sumber daya manusia. Karena itu, opsi pemanfaatan gedung untuk kegiatan tertentu masih akan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan efektivitas pelaksanaannya.
“Kita memang menginginkan daerah tempat tersebut berfungsi sebagai tempat diklat dan peningkatan kapasitas kawan-kawan ASN,” katanya.
Lebih lanjut, Aulia menyebut, selain untuk pengembangan kompetensi aparatur, gedung itu juga diarahkan mendukung program Kukar Siap Kerja yang dilaksanakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kukar. Pemanfaatan lokasi yang sama berpotensi mendekatkan fasilitas pelatihan dengan kebutuhan program peningkatan keterampilan masyarakat.
Aulia menjelaskan, pemerintah daerah juga melihat peluang kerja sama dengan penyedia pelatihan agar kegiatan dapat berlangsung dengan biaya yang lebih terjangkau. Ketersediaan tempat milik pemerintah diharapkan menjadi salah satu faktor yang membantu menekan biaya penyelenggaraan pelatihan.
“Kalau seandainya kita menyediakan tempat, mungkin kontribusinya bisa lebih rendah lagi sehingga yang menerima manfaat dari proses pelatihan ini bisa lebih banyak lagi,” tuturnya.
Aulia mengungkapkan, skema tersebut membuka peluang agar pelaksanaan pelatihan tidak hanya berorientasi pada tersedianya kegiatan, tetapi juga memperluas jumlah peserta yang dapat memperoleh manfaat. Dengan dukungan fasilitas dan kemungkinan kolaborasi bersama penyedia pelatihan, program peningkatan keterampilan diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Aulia berkata, pihaknya masih perlu mengkaji pembagian fungsi gedung, termasuk kebutuhan kegiatan kediklatan dan pelatihan kerja. Penataan penggunaan fasilitas juga menjadi pertimbangan agar pelayanan terhadap ASN tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan tujuan pengembangan kompetensi masyarakat.
“Nanti kita akan lihat apakah mungkin ada beberapa bagian saja yang berhubungan dengan diklat yang mengelola tempat tersebut,” pungkasnya. (Adv)
