Faktanusa.com, Balikpapan — Pemerintah Kota Samarinda menyatakan dukungan terhadap penguatan konektivitas dan integrasi transportasi di Kalimantan Timur, khususnya yang menghubungkan Kota Balikpapan, Samarinda, dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M., saat menghadiri peluncuran zona pick up dan drop off layanan angkutan perkotaan Balikpapan City Trans (Bacitra) serta layanan angkutan antarmoda Balikpapan-IKN di Pelabuhan Semayang dan Plaza Balikpapan.
Kegiatan yang dirangkai dengan kick off normalisasi dan penyesuaian dimensi kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur tersebut digelar di Plaza Balikpapan, Kamis (27/8/2026).
Saefuddin mengatakan, transportasi merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik akan sulit berjalan optimal apabila konektivitas antarwilayah masih menghadapi berbagai kendala.
“Transportasi merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan daerah. Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang kuat tanpa dukungan konektivitas yang baik. Tidak ada pelayanan publik yang optimal apabila masyarakat masih menghadapi kesulitan untuk bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan sistem transportasi juga harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Transportasi publik, kata dia, harus mampu menjadi pelayanan yang dapat diandalkan masyarakat dengan rute yang jelas, aman, nyaman, terjangkau, serta mampu menghubungkan berbagai kawasan secara efektif.
Menurut Saefuddin, peluncuran Bacitra, layanan angkutan antarmoda Balikpapan-IKN, serta penetapan zona pick up dan drop off merupakan langkah konkret dalam menciptakan keteraturan pergerakan orang dan kendaraan.
“Peluncuran Bacitra, pembangunan angkutan antarmoda Balikpapan-IKN dan penetapan zona pick up dan drop off merupakan langkah konkret untuk membangun keteraturan pergerakan orang dan kendaraan,” katanya.
Ia berharap fasilitas yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan masyarakat secara disiplin. Sebab, ketertiban dalam sistem transportasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun operator, tetapi juga membutuhkan kesadaran pengguna jasa.
“Seluruh pengguna maupun masyarakat umum harus memiliki kesadaran bahwa ketertiban transportasi merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Saefuddin menilai posisi Balikpapan, Samarinda dan IKN memiliki peran strategis dalam perkembangan Kalimantan Timur. Balikpapan menjadi salah satu pintu gerbang utama menuju IKN, sedangkan Samarinda sebagai ibu kota provinsi memiliki fungsi penting sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa dan aktivitas ekonomi regional.
Sementara itu, daerah kabupaten dan kota lainnya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan kawasan Kalimantan Timur.
Karena itu, konektivitas Balikpapan, Samarinda dan IKN tidak semestinya hanya dipandang sebagai hubungan antarkota.
“Konektivitas Balikpapan, Samarinda dan IKN serta wilayah sekitarnya tidak boleh hanya dipandang sebagai hubungan antarkota. Konektivitas tersebut harus menjadi bagian dari satu sistem transportasi regional yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan,” jelasnya.
Menurut dia, keberadaan layanan angkutan antarmoda Balikpapan-IKN diharapkan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat.
Layanan tersebut tidak hanya dibutuhkan masyarakat umum, tetapi juga aparatur pemerintah, pekerja, pelaku usaha, wisatawan, hingga masyarakat yang melakukan perjalanan antarwilayah.
“Angkutan antarmoda Balikpapan-IKN diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan mobilisasi masyarakat, aparatur pemerintah, pekerja, pelaku usaha, wisatawan maupun masyarakat yang melakukan perjalanan antarwilayah,” ungkap Saefuddin.
Atas dasar itu, Pemerintah Kota Samarinda menyatakan siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan integrasi transportasi di Kalimantan Timur.
Selain transportasi penumpang, Saefuddin juga menyoroti pentingnya penataan angkutan barang. Ia menyambut baik kick off normalisasi dan penyesuaian dimensi kendaraan bermotor yang menjadi bagian dari persiapan menuju program Zero Over Dimension Overloading (Zero ODOL) 2027.
Menurutnya, kendaraan dengan dimensi berlebih maupun muatan berlebih dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari mempercepat kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, menghambat arus lalu lintas hingga meningkatkan beban pemeliharaan infrastruktur.
“Kendaraan yang memiliki dimensi berlebihan atau mengangkut muatan berlebihan dapat mempercepat kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, menghambat arus lalu lintas, menambah beban pemeliharaan infrastruktur serta menimbulkan dampak ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang,” paparnya.
Namun, ia menegaskan bahwa penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL) tidak semata-mata berkaitan dengan penertiban kendaraan di lapangan.
Menurutnya, persoalan tersebut juga menyangkut pembinaan tata kelola logistik, kepatuhan pelaku usaha, kesesuaian desain kendaraan, proses pembuatan kendaraan, pengawasan serta konsistensi penerapan regulasi.
“Penanganan ODOL bukan semata-mata persoalan penertiban kendaraan. Penanganan ODOL juga menyangkut pembinaan tata kelola logistik, kepatuhan pelaku usaha, kesesuaian desain kendaraan, proses pembuatan barang, pengawasan di lapangan serta konsistensi penerapan regulasi,” ujarnya.
Karena itu, upaya menuju Zero ODOL harus dilakukan secara bertahap, terukur dan konsisten dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Saefuddin menegaskan, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan sistem transportasi Kalimantan Timur yang aman, tertib, lancar, terjangkau, terintegrasi dan berkelanjutan.
Ia menilai transportasi yang baik tidak hanya memberikan kemudahan mobilitas masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran distribusi barang dan stabilitas perekonomian.
“Kita ingin agar masyarakat dapat bepergian dengan nyaman. Kita ingin agar distribusi barang berjalan dengan lancar. Karena kalau distribusi tidak lancar, inflasi juga akan naik,” katanya.
Menurutnya, Samarinda, Balikpapan, IKN dan seluruh wilayah Kalimantan Timur memiliki keterkaitan yang kuat sehingga pembangunan transportasi harus dilakukan melalui kolaborasi lintas daerah.
“Kita juga ingin mewariskan infrastruktur dan sistem transportasi yang lebih baik kepada generasi mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen yang kuat, kerja sama yang erat serta konsistensi dalam pelaksanaannya,” tuturnya.
Ia berharap peluncuran zona pick up dan drop off, penguatan layanan antarmoda Balikpapan-IKN, serta dimulainya normalisasi kendaraan bermotor menjadi momentum awal untuk memperkuat sistem transportasi di Kalimantan Timur.
“Semoga launching dan kick off pada hari ini menjadi langkah awal yang kuat untuk menghadirkan pelayanan transportasi yang semakin baik, memperkuat konektivitas antardaerah, mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur yang aman dan nyaman,” pungkasnya. (Shin/**)
