Faktanusa.com, Balikpapan — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kota Balikpapan dan pemangku kepentingan transportasi resmi meluncurkan zona pick up dan drop off layanan angkutan perkotaan Balikpapan City Trans (Bacitra) serta layanan angkutan antarmoda Balikpapan–IKN.
Peluncuran yang dirangkai dengan kick off normalisasi dan penyesuaian dimensi kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur tersebut digelar di Plaza Balikpapan, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan, serta sejumlah pemangku kepentingan transportasi.
Dalam sambutannya, Aan menegaskan bahwa transportasi merupakan sektor strategis dalam mendukung pembangunan suatu wilayah. Menurutnya, pembangunan kawasan tidak akan berjalan maksimal apabila tidak ditopang sistem transportasi yang baik, aman, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.
“Transportasi ini menjadi satu hal yang sangat penting, sangat strategis dalam membangun satu wilayah, membangun satu daerah. Tanpa transportasi yang baik, pembangunan satu wilayah ini menjadi tidak maksimal,” kata Aan.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama transportasi yang masih harus dibenahi adalah konektivitas dan aksesibilitas. Perencanaan tata kota dan transportasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dapat berdampak pada akses masyarakat menuju pusat ekonomi, pendidikan, pelayanan pemerintahan, hingga fasilitas kesehatan.
Menurut Aan, persoalan akses transportasi juga dapat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Biaya transportasi yang tinggi, misalnya, dapat mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan lainnya.
“Seringkali biaya untuk transportasi itu sampai memakan 30–40 persen dari pendapatan. Kalau pendapatannya Rp100 ribu, berarti Rp30 ribu sampai Rp40 ribu itu untuk biaya transportasi,” ujarnya.
Karena itu, keberadaan transportasi massal dinilai menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan konektivitas sekaligus memberikan pilihan mobilitas yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Aan mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Samarinda yang terus mengembangkan transportasi massal perkotaan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Balikpapan yang mulai beralih dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal, termasuk Bacitra.
“Ini juga apresiasi untuk Balikpapan, untuk masyarakat Balikpapan yang mau beralih dari kendaraan pribadi, dari naik sepeda motor, beralih ke angkutan massal atau ke Bacitra,” katanya.
Menurut Aan, peralihan masyarakat dari sepeda motor ke transportasi massal juga dapat membantu menekan potensi kecelakaan lalu lintas.
Ia menyebut data nasional menunjukkan sebagian besar kecelakaan lalu lintas melibatkan pengguna sepeda motor. Dengan beralih menggunakan angkutan massal, potensi kecelakaan dapat ditekan.
“Kalau masyarakat yang tadinya naik sepeda motor beralih ke Bacitra, ini sudah mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.
Aan juga menyinggung program stimulus transportasi massal perkotaan yang dijalankan Kementerian Perhubungan. Program tersebut, kata dia, diharapkan dapat menjadi pemicu agar pemerintah daerah terus mengembangkan dan mengelola layanan transportasi massal secara berkelanjutan.
“Program ini merupakan stimulus kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Selanjutnya pemerintah daerah yang akan mengelola dan melanjutkannya,” jelasnya.
Selain peluncuran Bacitra dan layanan antarmoda Balikpapan–IKN, kegiatan tersebut menjadi momentum dimulainya normalisasi kendaraan bermotor dalam rangka mendukung kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2027.
Aan menegaskan, kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan yang ditetapkan tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur.
Ia menyebut sekitar 10 persen kecelakaan lalu lintas secara nasional melibatkan kendaraan angkutan barang. Karena itu, penertiban kendaraan ODOL menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi jalan.
“Program Zero ODOL ini sangat luar biasa untuk melindungi masyarakat kita agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas,” tegasnya.
Selain aspek keselamatan, kendaraan ODOL juga memberikan dampak terhadap kondisi jalan. Beban kendaraan yang melebihi kapasitas dapat meningkatkan tingkat kerusakan jalan dan pada akhirnya menambah beban anggaran pemerintah untuk pemeliharaan infrastruktur.
Aan mengatakan persoalan tersebut semakin relevan bagi Kalimantan Timur yang memiliki kawasan industri dan aktivitas distribusi barang yang cukup tinggi.
Secara nasional, biaya pemeliharaan infrastruktur jalan disebut mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun. Karena itu, penerapan Zero ODOL diharapkan dapat membantu menekan kerusakan jalan akibat kendaraan yang membawa muatan berlebih.
Dalam kick off tersebut, terdapat 62 kendaraan angkutan barang yang akan menjalani proses normalisasi dimensi secara mandiri oleh para operator.
Aan mengapresiasi langkah para pengusaha angkutan barang yang secara sukarela melakukan penyesuaian kendaraan sebelum penerapan Zero ODOL pada 2027.
“Ini sudah dengan biaya sendiri, dengan kesadaran sendiri untuk menormalisasi kendaraan yang berdimensi. Ini hal yang baik. Di daerah lain belum ada yang berkomitmen dan berinisiatif untuk melakukan normalisasi secara mandiri,” katanya.
Ia bahkan menyampaikan apresiasi khusus kepada para operator yang bersedia menormalisasi kendaraannya demi keselamatan bersama.
“Ini untuk keselamatan. Berarti bapak-ibu sudah menyelamatkan anak cucu kita untuk tidak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan sudah mengefisiensikan anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Menurut Aan, normalisasi kendaraan juga akan berdampak pada kemampuan angkutan dalam membawa muatan. Setelah kendaraan dikembalikan sesuai dimensi dan ketentuan, potensi kendaraan membawa muatan secara berlebihan dapat ditekan.
Ia menilai langkah yang dilakukan para operator angkutan barang di Kaltim menjadi bagian penting menuju penerapan Zero ODOL 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Aan juga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti dalam pengembangan sistem transportasi Kaltim. Di antaranya penguatan layanan BTS, elektrifikasi bus menuju IKN, serta pengembangan sistem pengawasan kendaraan angkutan barang.
Terkait pengawasan kendaraan, ia mendorong pemanfaatan teknologi Weigh In Motion (WIM) sebagai alternatif untuk memantau berat kendaraan tanpa harus selalu mengandalkan pembangunan jembatan timbang konvensional.
“Dengan WIM kita sudah bisa mengawasi sampai menindak kendaraan ODOL,” jelasnya.
Ia berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator angkutan, dan masyarakat terus diperkuat untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, berkeselamatan, dan berkelanjutan.
Peluncuran Bacitra, layanan antarmoda Balikpapan–IKN, serta dimulainya normalisasi kendaraan dinilai menjadi langkah penting bagi Kaltim dalam membangun sistem transportasi yang lebih terintegrasi sekaligus mempersiapkan wilayah tersebut menghadapi kebutuhan mobilitas seiring perkembangan IKN.
Aan menegaskan, keberhasilan pembangunan transportasi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha.
“Saya terima kasih kepada seluruh elemen, seluruh komponen masyarakat, seluruh pemerintah daerah, kota, provinsi, dan seluruh stakeholder yang ada di Kalimantan Timur atas kontribusi dan sinergi selama ini dengan pemerintah pusat,” pungkasnya. (Shin/**)
