Faktanusa.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp479,23 miliar akan dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan berbagai program prioritas pada tahun 2026. Peningkatan pelayanan air bersih, percepatan penanganan banjir, hingga penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu menjadi sejumlah agenda utama yang akan mendapat perhatian dalam pengalokasian anggaran tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M., usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Balikpapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (13/7/2026).
Menurut Bagus, berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu persoalan yang banyak disoroti dalam pembahasan adalah pelayanan air bersih. Ia mengakui gangguan distribusi air yang sempat terjadi beberapa pekan lalu akibat kebocoran pipa telah menimbulkan keresahan masyarakat dan menjadi evaluasi bagi pemerintah bersama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).
“Ada beberapa hal yang berkembang di masyarakat, salah satunya terkait pelayanan air bersih. Beberapa minggu lalu memang terjadi kebocoran pipa di beberapa lokasi yang sempat menimbulkan keresahan warga. Karena itu kami tetap memprogramkan perbaikan jaringan pipa yang ada,” ujar Bagus.
Ia menjelaskan sebagian besar jaringan distribusi air di Balikpapan telah berusia sekitar 40 tahun. Pipa-pipa tersebut dibangun sejak era 1980-an sehingga kini mulai mengalami penurunan kualitas dan membutuhkan penggantian secara bertahap.
“Kondisi jaringan kita memang sudah cukup tua. Karena itu pembenahan tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat terus kita tingkatkan agar gangguan seperti kebocoran bisa semakin diminimalkan,” katanya.
Selain melakukan penggantian jaringan pipa, Pemkot Balikpapan bersama PTMB juga terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi air baku. Langkah tersebut dilakukan melalui pengerukan Waduk Manggar, optimalisasi kolam retensi, serta peningkatan pengelolaan sumber air yang telah ada.
Menurut Bagus, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif karena mampu meningkatkan kapasitas produksi air bersih.
“Optimalisasi sumber air baku ini cukup signifikan untuk menambah volume produksi. Bahkan ada tambahan sekitar 50 liter per detik yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Balikpapan Barat,” ujarnya.
Ia menambahkan peningkatan layanan air bersih juga dilakukan melalui penambahan sambungan rumah baru. Tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 12 ribu sambungan rumah (SR) yang tersebar di sejumlah wilayah sesuai kesiapan jaringan distribusi.
“Tahun ini hampir 12 ribu sambungan baru akan kita bangun. Memang penyebarannya tidak terpusat di satu wilayah karena menyesuaikan keberadaan jaringan induk. Kita kerjakan secara bertahap sambil menyiapkan kajian investasi yang lebih besar ke depan,” katanya.
Bagus menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar penambahan jumlah pelanggan, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan tetap meningkat.
“Kami ingin masyarakat bukan hanya mendapatkan sambungan air bersih, tetapi juga memperoleh pelayanan yang lebih baik, distribusi yang stabil, dan kualitas air yang memenuhi standar,” tambahnya.
Selain sektor air bersih, pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu juga menjadi perhatian dalam pembahasan APBD. Menurut Bagus, proyek tersebut sempat mengalami kendala karena penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
Pemerintah, lanjut dia, telah mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Karena penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, kontraknya diputus. Kami berharap pembangunan dapat kembali dianggarkan pada APBD 2027 melalui pembahasan RKPD dan KUA-PPAS bersama DPRD,” jelasnya.
Ia berharap proses penganggaran kembali dapat berjalan lancar sehingga pembangunan rumah sakit tersebut segera dilanjutkan.
“Rumah sakit ini merupakan kebutuhan masyarakat. Karena itu kami berharap seluruh tahapan administrasi dan penganggaran bisa segera diselesaikan agar pembangunan dapat diteruskan,” katanya.
Di sisi lain, persoalan banjir juga tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Bagus mengatakan pembebasan lahan masih menjadi strategi utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, khususnya di kawasan hilir daerah aliran sungai (DAS).
“Setiap tahun kami mengupayakan pembebasan lahan. Harapannya, langkah ini bisa mempercepat penyelesaian persoalan banjir, terutama di wilayah hilir. Saya berharap dalam tiga tahun ke depan penanganan banjir bisa semakin tuntas,” ujarnya.
Ia mengakui anggaran pembebasan lahan yang tersedia saat ini masih terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan DPRD agar alokasi anggaran pada tahun-tahun mendatang dapat diperkuat.
“Ada anggarannya, tetapi masih sangat minimal. Kami berharap DPRD juga memberikan masukan sehingga ada sinkronisasi dalam pembahasan bersama TAPD untuk memperkuat penanganan banjir, khususnya yang berkaitan dengan pembebasan lahan,” katanya.
Mengenai SILPA Tahun Anggaran 2025, Bagus menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap besarnya nilai sisa anggaran tersebut. Ia menjelaskan SILPA sebesar Rp479,23 miliar bukan disebabkan kegagalan pelaksanaan program, melainkan terbentuk dari efisiensi pelaksanaan anggaran, penghematan hasil proses lelang, serta adanya beberapa kegiatan yang realisasinya lebih rendah dibandingkan perencanaan.
“SILPA ini justru akan menjadi penguatan pembiayaan pada tahun 2026. Efisiensi hasil lelang dan beberapa anggaran yang tidak terserap menjadi penyebab utamanya. Nilai ketidakterserapan itu relatif kecil dan seluruhnya akan dikelola sesuai ketentuan keuangan daerah sehingga bisa langsung dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan berikutnya,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh SILPA akan dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai program-program prioritas yang telah direncanakan pemerintah.
“Prinsipnya, setiap rupiah yang tersedia harus kembali kepada masyarakat melalui program-program yang benar-benar dibutuhkan. Karena itu SILPA bukan dana yang mengendap, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Bagus.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD akan menjadi kunci dalam memastikan seluruh program prioritas dapat terealisasi secara optimal melalui APBD Tahun Anggaran 2026.
“Dengan dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis berbagai program prioritas, mulai dari air bersih, penanganan banjir, peningkatan layanan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur lainnya, dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Balikpapan,” pungkasnya. (Nil/Adv/Diskominfo Balikpapan)
