Faktanusa.com,Balikpapan – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan memediasi pertemuan antara PT Prima Armada Raya (PAR) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan, mulai dari pemenuhan upah minimum hingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Balikpapan, Senin (14/9/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali mengatakan, pertemuan tersebut membahas keterwakilan tenaga kerja, transparansi data ketenagakerjaan, serta pemenuhan hak-hak pekerja di lingkungan PT PAR.
Dari hasil pembahasan, DPRD memastikan sejumlah aspek ketenagakerjaan yang dipertanyakan telah dijalankan perusahaan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.
“Alhamdulillah, semua sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku dijalankan oleh PT PAR. Baik dari pemenuhan tenaga kerja lokal maupun gaji UMK, semuanya sudah sesuai,” ujarnya.
Selain persoalan upah, Komisi IV juga memastikan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Gasali, PT PAR memiliki sekitar 500 pekerja yang beroperasi di wilayah Balikpapan dan sekitarnya. Para pekerja tersebut mayoritas merupakan pengemudi yang mendukung kegiatan operasional transportasi.
“Semua driver ada sekitar kurang lebih 500-an tenaga kerja yang beroperasi di Kota Balikpapan dan sekitarnya. Alhamdulillah semua sudah tertanggung sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku,” jelas Gasali.
Gasali menyebut, salah satu penempatan tenaga kerja PT PAR berada di kawasan Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), dengan jumlah sekitar 187 pengemudi.
Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya keterbukaan dan transparansi data antara perusahaan dengan serikat pekerja. Menurutnya, komunikasi yang baik diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Teman-teman KSPI sebenarnya meminta keterwakilan tenaga kerja dan keterbukaan, terutama transparansi data dari PT PAR,” kata Gasali.
Ketua Komisi IV menilai komunikasi langsung antara perusahaan dan serikat pekerja harus terus diperkuat. Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan sebaiknya dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui komunikasi dan musyawarah.
Gasali berharap para pelaku usaha tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan pekerja maupun serikat pekerja, sepanjang tuntutan tersebut berkaitan dengan hak dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
“Kami memang mengharapkan kepada para pelaku usaha untuk berkomunikasi dengan para serikat pekerja. Jangan tidak memperdulikan apa yang menjadi kaitan teman-teman,” tegas Gasali.
Menurut Gasali, apabila seluruh ketentuan dan kebijakan telah dijalankan sesuai aturan, persoalan ketenagakerjaan seharusnya dapat diminimalkan sejak awal.
“Kalau itu memang sebuah aturan dan kebijakan, kenapa harus dipersulit? Kami harapkan seperti itu,” katanya.
Ia mengakui, persoalan yang muncul di lingkungan kerja terkadang berawal dari adanya miskomunikasi antara perusahaan dan pekerja. Karena itu, forum dialog dinilai penting untuk mempertemukan kedua pihak dan mencari titik temu.
“Kadang memang ada miss komunikasi yang terjadi. Akhirnya pertemuan menjadi lebih melebar. Di sinilah DPRD hadir sebagai mediator,” ujarnya.
Ia menegaskan, posisi DPRD dalam persoalan hubungan industrial bukan untuk mengambil alih kewenangan perusahaan maupun serikat pekerja, melainkan menjadi jembatan bagi kedua pihak.
“DPRD ini tempatnya sebatas mediasi, mempertemukan kedua belah pihak, mencari solusi,” jelasnya.
Gasali menyebut Komisi IV yang menjadi mitra bidang ketenagakerjaan selama ini berupaya menyelesaikan persoalan melalui dialog. Menurutnya, sejumlah mediasi yang dilakukan Komisi IV terkait ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
“Alhamdulillah selama ini setiap mediasi-mediasi dalam ketenagakerjaan, semuanya terselesaikan dengan baik dan bisa menghubungkan kedua belah pihak,” katanya.
Ia berharap komunikasi antara PT PAR dan KSPI setelah RDP tersebut dapat terus berjalan sehingga persoalan yang muncul ke depan tidak langsung berkembang menjadi perselisihan terbuka.
“Yang tadinya miss bisa saling memahami dan bersilaturahmi untuk kelanjutan,” pungkasnya.
