Faktanusa.com, Balikpapan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota Balikpapan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang tidak mampu mencapai target pendapatan maupun realisasi anggaran. Selain itu, persoalan layanan air bersih, infrastruktur, pendidikan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian utama fraksi tersebut dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Balikpapan Muhammad Najib saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (6/7/2026).
Mengawali penyampaiannya, Muhammad Najib menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fraksi PDI Perjuangan berharap momentum tersebut semakin memperkuat komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkokoh kepercayaan masyarakat.
“Kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik,” ujar Najib.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi Pemerintah Kota Balikpapan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut merupakan opini WTP yang diraih Pemerintah Kota Balikpapan untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Namun demikian, Najib mengingatkan bahwa raihan opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
“Meraih opini WTP bukan berarti menjamin tidak ada persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu kami memandang perlu adanya tindak lanjut yang serius terhadap seluruh catatan hasil pemeriksaan BPK agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan bahkan mengusulkan agar DPRD membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sehingga setiap rekomendasi dapat dikawal pelaksanaannya secara lebih maksimal.
Selain pengelolaan keuangan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti belum optimalnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang realisasinya masih berada di bawah target.
Menurut Najib, pemerintah melalui OPD yang bertanggung jawab harus lebih agresif menggali berbagai potensi penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami meminta perangkat daerah yang mengelola pajak dan retribusi lebih optimal menggali seluruh potensi pendapatan daerah agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” tegasnya.
Di bidang pelayanan publik, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius Pemerintah Kota Balikpapan. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas pendidikan, kebutuhan ruang kelas baru, hingga kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah memberikan kepastian terhadap penyelesaian berbagai persoalan tenaga aparatur sipil negara (ASN) yang masih menunggu kejelasan status maupun penempatannya.
Persoalan ketersediaan air bersih turut menjadi sorotan. Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kota Balikpapan segera melakukan pembenahan terhadap manajemen Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif, profesional, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan warga.
“Kami meminta persoalan air bersih menjadi perhatian serius pemerintah kota. Manajemen Perumda Tirta Manuntung Balikpapan juga harus terus diperbaiki agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujar Najib.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan jalan dan sistem drainase yang terintegrasi. Menurutnya, kondisi drainase yang belum optimal masih menjadi penyebab terjadinya genangan hingga kerusakan jalan saat musim hujan.
Pemerintah Kota juga didorong memperkuat pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung pengendalian banjir melalui sistem penampungan air yang lebih baik.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan kembali menyoroti proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Kecamatan Balikpapan Barat yang dinilai perlu mendapat evaluasi secara menyeluruh.
Najib menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tetap mendorong pembentukan panitia khusus DPRD untuk mengkaji berbagai persoalan yang muncul dalam proyek tersebut agar proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta seluruh OPD memiliki orientasi program yang mampu meningkatkan PAD sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi maupun sosial bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Balikpapan diminta melakukan evaluasi terhadap OPD yang gagal mencapai target pendapatan maupun realisasi belanja di bawah 90 persen agar menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
“Kami berharap pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap OPD yang tidak mencapai target maupun memiliki serapan anggaran rendah. Evaluasi tersebut penting agar pelaksanaan APBD semakin efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Najib.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kota Balikpapan meningkatkan penyerapan APBD sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat ditekan dan anggaran yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, seluruh masukan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang berkembang, nyaman dihuni, modern, dan semakin maju dalam bingkai Madinatul Iman,” tutup Najib. (Adv./Shin.**)
