Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan penguatan layanan transportasi pelajar melalui penyediaan bus sekolah. Sebanyak sembilan unit bus dialokasikan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, sementara satu unit tambahan dari Kementerian Perhubungan diperuntukkan bagi wilayah Sanga-Sanga.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, penyediaan armada tersebut perlu diikuti dengan pengaturan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak hanya berfokus pada jumlah kendaraan, tetapi juga mempertimbangkan wilayah yang membutuhkan akses transportasi bagi pelajar.
“Bus sekolah ini kita harapkan bisa membantu anak-anak kita untuk berangkat dan pulang sekolah dengan lebih mudah,” ujar Aulia, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, kebutuhan layanan transportasi pelajar tidak selalu sama di setiap kecamatan. Karena itu, penempatan dan pengoperasian armada perlu mempertimbangkan kondisi wilayah, jumlah pelajar yang membutuhkan layanan, serta jangkauan perjalanan menuju sekolah.
“Kita melihat dulu kebutuhan masing-masing wilayah. Jangan sampai armadanya tersedia, tetapi pemanfaatannya belum maksimal karena tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Sembilan bus yang disiapkan melalui Dishub Kukar menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses transportasi bagi pelajar. Adapun tambahan satu unit dari Kementerian Perhubungan akan mendukung kebutuhan layanan di Sanga-Sanga.
Aulia menegaskan, operasional bus sekolah juga perlu dirancang agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu hal yang harus diperhitungkan ialah kebutuhan biaya operasional, termasuk bahan bakar, agar layanan tidak berhenti setelah armada tersedia.
“Yang perlu kita pikirkan bukan hanya pengadaan busnya, tetapi juga bagaimana operasionalnya bisa terus berjalan,” tuturnya.
Pemkab Kukar membuka peluang untuk melibatkan pihak lain dalam mendukung pembiayaan layanan tersebut. Salah satu opsi yang dapat dibahas ialah pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL), terutama untuk membantu kebutuhan operasional.
“Kita bisa membicarakan kemungkinan dukungan dari TJSL, termasuk untuk kebutuhan bahan bakar. Jadi, layanan ini bisa lebih berkelanjutan,” ucap Aulia.
Namun, skema dukungan tersebut tetap perlu dibahas lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah juga perlu memastikan mekanisme pelaksanaannya agar dukungan yang tersedia benar-benar menunjang pelayanan transportasi pelajar.
“Kita ingin bus sekolah ini dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan bisa memberikan manfaat nyata. Penempatannya harus tepat, operasionalnya juga harus kita siapkan,” pungkasnya. (Adv)
