Faktanusa.com, Balikpapam – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berjalan seiring dengan tata kelola keuangan daerah. Selain itu, fraksi tersebut juga mendorong penyederhanaan sistem perizinan, optimalisasi pengelolaan parkir, digitalisasi pajak daerah, hingga percepatan serapan anggaran sebagai langkah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan H. Danang Eko Susanto saat membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (6/7/2026).
Mengawali penyampaiannya, Danang menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fraksi Gerindra mengapresiasi dedikasi jajaran Polri, khususnya Polresta Balikpapan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi tumbuhnya investasi, berkembangnya dunia usaha, serta keberlangsungan pembangunan Kota Balikpapan sebagai gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyinggung peringatan Hari Bank Indonesia yang diperingati setiap 5 Juli. Momentum tersebut dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Balikpapan, Bank Indonesia, sektor perbankan, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Pemerintah diharapkan memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik berlangsung secara transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan sehingga setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.
Memasuki substansi pandangan umum, Fraksi Gerindra mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Namun demikian, Danang menegaskan bahwa keberhasilan administrasi keuangan harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Mempertahankan opini WTP menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun masyarakat tentu berharap keberhasilan tersebut berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, optimalisasi anggaran, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah,” ujar Danang.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu perhatian utama Fraksi Gerindra adalah penyederhanaan ekosistem perizinan. Sebagai kota jasa, perdagangan, industri, sekaligus pintu gerbang IKN, Balikpapan dinilai membutuhkan sistem pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Fraksi Gerindra mengaku masih menerima berbagai aspirasi dari masyarakat terkait proses pengurusan izin teknis, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang dinilai masih membutuhkan biaya jasa konsultan cukup tinggi sehingga memberatkan pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Kemudahan berusaha merupakan salah satu kunci untuk memperluas investasi, membuka lapangan kerja, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena itu kami mendorong pemerintah kota terus menyederhanakan sistem pelayanan perizinan agar lebih mudah, cepat, transparan, dan terjangkau,” katanya.
Selain perizinan, Fraksi Gerindra juga melihat masih besarnya potensi PAD dari sektor parkir yang belum tergarap secara maksimal. Kawasan-kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti Melawai, Bandar, dan sejumlah pusat kuliner lainnya dinilai memiliki potensi penerimaan parkir yang besar apabila dikelola secara profesional.
Menurut Danang, hingga kini masih terdapat berbagai persoalan mulai dari kepastian tarif, penataan lokasi parkir, pengawasan, hingga potensi kebocoran pendapatan daerah.
Fraksi Gerindra berpandangan bahwa penataan parkir tidak hanya bertujuan meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan ketertiban, memberikan rasa aman kepada masyarakat, mendukung aktivitas UMKM, serta memperkuat citra Balikpapan sebagai kota yang tertib dan nyaman.
Pemerintah Kota Balikpapan juga didorong memperkuat digitalisasi pelayanan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemanfaatan teknologi dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis penerimaan, sekaligus mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap pemerintah terus mengoptimalkan digitalisasi pelayanan pajak sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra turut menyoroti pelaksanaan program pembangunan yang dinilai masih belum merata akibat lambatnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Karena itu, pemerintah diminta meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan program, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah agar manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat dan kualitas belanja daerah semakin meningkat.
Menutup pandangan umumnya, Danang menegaskan seluruh masukan yang disampaikan Fraksi Gerindra merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dan bukan untuk mencari kelemahan pemerintah daerah.
“Seluruh pandangan, saran, dan catatan yang kami sampaikan merupakan bentuk kepedulian agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perbaikan. Kami meyakini keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan adalah keberhasilan seluruh masyarakat, sehingga sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat demi menghadirkan pemerintahan yang semakin baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutup Danang. (Adv./Shin/**)
