Faktanusa.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam memperkuat kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) demi menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan kerja masing-masing.
Menurut Bagus, pengawasan internal menjadi salah satu kunci penting untuk memastikan pelayanan pemerintahan berjalan optimal. Ia menilai seluruh aparatur, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), memiliki tanggung jawab yang sama dalam melayani masyarakat.
“Seluruh aparatur memiliki kewajiban yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada perbedaan antara ASN maupun PPPK dalam menjalankan tugas pemerintahan,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Ia mengatakan, pemerintah daerah saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas birokrasi di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Karena itu, disiplin kerja aparatur menjadi perhatian utama agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional.
Bagus menilai, berbagai isu yang berkembang terkait kedisiplinan pegawai seharusnya disikapi secara terbuka dan dijadikan bahan evaluasi bersama. Menurutnya, kritik maupun masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembenahan pelayanan publik.
“Kalau ada kritik atau persoalan yang muncul, tentu itu harus menjadi bahan introspeksi bersama agar pelayanan bisa terus diperbaiki,” katanya.
Ia menegaskan, pimpinan OPD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan membina pegawai di unit kerja masing-masing. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan kehadiran pegawai, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan dan tanggung jawab kerja sehari-hari.
“Kami berharap pimpinan di setiap OPD benar-benar melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas bawahannya agar pelayanan tetap berjalan dengan baik,” ucapnya.
Menurut Bagus, pengawasan langsung dari atasan sangat penting untuk menciptakan budaya kerja yang disiplin dan profesional di lingkungan pemerintahan. Dengan pengawasan yang konsisten, potensi pelanggaran disiplin maupun kelalaian pelayanan dapat diminimalkan sejak dini.
Ia juga menekankan bahwa jam kerja dan aturan pelayanan publik harus dipatuhi seluruh aparatur tanpa terkecuali. Pemerintah kota, kata dia, ingin memastikan seluruh pegawai memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Kalau seluruh pegawai menjalankan kewajiban sesuai aturan, saya yakin tidak akan ada persoalan yang berarti dalam pelayanan,” ujarnya.
Selain itu, Bagus mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan etika kerja aparatur di tengah keterbukaan informasi saat ini. Menurutnya, masyarakat kini semakin aktif memantau kinerja pemerintah sehingga aparatur dituntut bekerja lebih transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kota Balikpapan, lanjut dia, tidak menutup mata terhadap berbagai masukan maupun laporan masyarakat terkait pelayanan publik. Namun, penanganan teknis terhadap persoalan disiplin pegawai akan tetap disesuaikan dengan mekanisme dan kewenangan masing-masing OPD.
“Kalau di tingkat wali kota dan wakil wali kota sifatnya lebih kepada memfasilitasi. Sedangkan OPD tentu lebih memahami langkah apa yang harus dilakukan terhadap pegawainya,” tuturnya.
Bagus menilai pembinaan ASN tidak cukup hanya melalui aturan administratif, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah. Ia berharap setiap pimpinan OPD dapat menjadi contoh bagi pegawainya dalam menjaga disiplin dan etos kerja.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mendorong reformasi birokrasi agar pelayanan publik semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan pengawasan internal dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung upaya tersebut.
Menurut Bagus, keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Karena itu, ASN di Balikpapan diharapkan mampu bekerja profesional, adaptif, dan memiliki semangat melayani masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana aparatur bisa bekerja dengan baik, disiplin, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kota Balikpapan berharap penguatan pengawasan di seluruh OPD dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib dan produktif. Dengan disiplin aparatur yang semakin baik, kualitas pelayanan publik diharapkan juga meningkat seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat kota. (Nil/Adv/Diskominfo Balikpapan).
