Faktanusa.com, Balikpapan — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Balikpapan, Sigit Wibowo, menyerap sejumlah aspirasi warga dalam forum Bersempakat yang digelar di TPQ Nasyarul Khoir, Jalan DI Panjaitan RT 79, Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Senin (27/4/2026).
Kegiatan yang merupakan tindak lanjut hasil serap aspirasi masyarakat tahun 2026 itu dihadiri Ketua DPD Forum Relawan Demokrasi Kota Samarinda Joko Prasetyo, moderator Imam Sutejo Kurniawan, para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta warga RT 78, 79 dan 80.
Dalam pembukaan, moderator Imam Sutejo Kurniawan menjelaskan Bersempakat merupakan program baru DPRD Kaltim yang diambil dari bahasa Kutai yang berarti bersepakat atau bermusyawarah bersama untuk mencari solusi terbaik terhadap persoalan masyarakat.
“Forum ini menjadi ruang duduk bersama untuk menyampaikan persoalan dan merumuskan jalan keluarnya,” ujarnya.
Ketua RT 79 Purwanto dalam sambutannya menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak di wilayahnya, mulai dari penanganan banjir yang kerap terjadi di lingkungan warga, kebutuhan perbaikan drainase, hingga dukungan lanjutan terhadap pembangunan fasilitas di TPQ Nasyarul Khoir.
Menurut Purwanto, pembangunan gedung TPQ selama ini dilakukan bertahap dengan dukungan masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat memberi perhatian agar pembangunan dapat dilanjutkan, mengingat TPQ tersebut menjadi pusat pembinaan anak-anak dan santri di lingkungan setempat.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan penerangan lingkungan serta infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah di kawasan tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Sigit Wibowo menegaskan forum serap aspirasi seperti Bersempakat menjadi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
Ia menjelaskan, aspirasi warga yang disampaikan melalui forum tersebut akan menjadi bahan perjuangan di DPRD, baik melalui skema bantuan keuangan, program belanja langsung di dinas provinsi, maupun melalui koordinasi dengan pemerintah kota.
“Menjadi anggota DPRD bukan sekadar mendengar aspirasi, tapi bagaimana aspirasi itu diperjuangkan agar masuk dalam program pembangunan,” kata Sigit.
Dalam paparannya, Sigit juga menyinggung kondisi fiskal Kalimantan Timur yang saat ini mengalami tekanan. Menurutnya, penurunan anggaran daerah berdampak terhadap sejumlah program, termasuk bantuan keuangan untuk infrastruktur lingkungan seperti jalan, drainase, dan penerangan.
Meski demikian, ia memastikan tetap berupaya mendorong kebutuhan masyarakat agar masuk dalam prioritas pembangunan, termasuk sektor pendidikan, bantuan sosial, hingga program lingkungan.
Ia juga memaparkan sejumlah program yang telah diperjuangkan, di antaranya pembangunan sekolah, dukungan bantuan pendidikan melalui program pendidikan gratis, bantuan keagamaan, ambulans, hingga dukungan fasilitas masyarakat.
Dalam sesi dialog, Kepala TPQ Nasyarul Khoir Riani menyampaikan harapan agar pembangunan fasilitas pendidikan di TPQ mendapat dukungan percepatan. Saat ini pihaknya tengah berupaya menambah lantai dua bangunan, namun terkendala keterbatasan anggaran.
Menurut Riani, bila hanya menunggu mekanisme proposal reguler hingga 2028, prosesnya dinilai terlalu lama, sementara kebutuhan ruang belajar bagi santri terus meningkat.
Selain soal TPQ, warga juga menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan Balikpapan-Samarinda yang dinilai masih banyak rusak serta belum tertangani optimal.
Riani juga menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang menurutnya belum tergarap maksimal, khususnya dari parkir tidak resmi di kawasan pasar dan pusat keramaian.
Menjawab hal itu, Sigit mengatakan dukungan terhadap pembangunan TPQ dapat diupayakan melalui berbagai skema, termasuk gotong royong dan pengusulan bantuan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia juga menegaskan persoalan infrastruktur jalan, khususnya yang menjadi kewenangan nasional, akan diteruskan kepada instansi terkait termasuk Balai Jalan Nasional.
“Terkait jalan dan banjir, nanti kami bantu komunikasikan dan dorong agar bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” ujarnya.
Mengenai pengelolaan parkir, Sigit menilai masukan warga penting sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD.
“Potensi parkir memang harus dimaksimalkan. Ini masukan yang baik dan akan kami sampaikan ke pemerintah kota, khususnya instansi yang menangani pendapatan daerah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota dan masyarakat agar persoalan lingkungan dapat lebih cepat ditangani.
Ia mencontohkan persoalan lampu jalan, drainase hingga program bantuan bibit dan pertanian yang menurutnya bisa diperjuangkan jika usulan masyarakat tersusun dan dikawal bersama.
Forum Bersempakat berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari warga terkait kebutuhan lingkungan, pendidikan, banjir hingga layanan publik.
Di akhir kegiatan, Sigit meminta masyarakat aktif melaporkan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing, baik yang menjadi kewenangan pemerintah kota maupun provinsi, agar dapat segera diperjuangkan melalui jalur yang tepat.
Menurutnya, keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kalau ada persoalan di lingkungan, jangan diam. Sampaikan, laporkan, dan kita perjuangkan bersama,” tutup Sigit. (Adv/Shin/**)
