FAKTANUSA, Balikpapan- Rencana Wali Kota Balikpapan yang hendak melaksanakan program padat karya dengan nilai mencapai Rp 11 hingga Rp 12 miliar mendapat penentangan keras.
Protes keras itu datang dari Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Balikpapan, Wenny GHS. Kegiatan dalam bentuk proyek dianggapnya tidak tepat.
“Masyarakat Balikpapan hari ini tidak perlu proyek padat karya, masa anggaran 11 hingga 12 miliar bentuknya proyek sih,” kata Wenny dengan nada kesal.
Menurutnya, masyarakat Balikpapan dalam kondisi saat ini tidak memerlukan drainase, apalagi perbaikan jalan untuk sementara. Ada dinas Pekerjaan Umum terkait yang bisa melaksanakan.
“Tapi mereka lebih membutuhkan sumbangsih pemerintah berupa subsidi langsung tunai dalam kondisi saat ini,” terang wanita berjilbab ini.
Kalaupun itu memang tetap ingin dilaksanakan, lanjut mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kaltim ini, harus ada sistem yang jelas tanpa menimbulkan kecemburuan sosial.
“Terus sistemnya bagaimana? Masa masyarakat mau rebutan lagi. Anggaran 11-12 miliar itu dibagi berapa kelurahan, memangnya cukup?,” tegasnya.
Ditengah pandemi, tambahnya, pemerintah jangan korbankan nama masyarakat kecil untuk kepentingan pengusaha elit kota. “Yang jelas para sopir, petani, masyarakat kecil lainnya sangat membutuhkan bantuan fresh money yang lebih pas untuk menyambung hidup mereka,” bebernya.
Wacana padat karya proyek fisik di tengah kesedihan masyarakat akibat dalam corona kali ini, dianggapnya ada kepentingan yang diduga terselubung.
“Jujur bagi kami sebagai kelompok muda ini jadi pertanyaan besar. Kenapa wali kota justu terlihat lebih mementingkan kepentingan sepihak, daripada warga kecil yang jumlahnya amat banyak untuk diperhatikan keberlangsungan hidupnya,” pungkas aktivis perempuan ini.
Untuk informasi, proyek padat karya sendiri merupakan rencana program pemerintah kota untuk mendorong ekonomi masyarakat. Bentuknya berupa perbaikan fisik lingkungan, seperti drainase, jalan dan pekerjaan lingkungan.
Nantinya masyarakat yang terlibat paksanaan pekerjaan perbaikan tersebut akan mendapatkan upah. Upah inilah yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Wali Kota Rizal Effendi memperkirakan anggaran yang digelontorkan berkisar Rp 11 hingga Rp 12 miliar.