Faktanusa.com, Balikpapan – Seorang nasabah Bank Central Asia (BCA) di Balikpapan menjadi korban pembekuan rekening selama 15 tahun tanpa pernah dipanggil sekalipun, tanpa pernah ditetapkan sebagai tersangka dan tanpa pernah disidangkan.
Melalui Kantor Hukum Antonius PN & Rekan, nasabah tersebut kini melawan. Pada 5 November 2026, Kuasa Hukum resmi melayangkan Somasi kepada PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Balikpapan dan secara paralel memasukkan Surat Permohonan SP3 ke Kapolres Balikpapan atas Laporan Polisi No. LP/K/1666/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011.
Fakta paling telanjang dalam kasus ini: Pemblokiran dilakukan hanya berdasarkan Surat Polres Balikpapan No. RES.1.11/397/XII/2011/Reskrim tanggal 29 Desember 2011 yang isinya hanya berbunyi “dimohon kiranya”.
“Itu bukan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri. Itu bukan perintah PPATK. Itu bukan perintah OJK. Itu hanya surat permohonan. Bagaimana mungkin dana nasabah sebesar Rp 100.000.000,- ditahan selama 15 tahun hanya atas dasar surat permohonan yang tidak ada batas waktunya.” tegas Antonius PN, Kuasa Hukum Nasabah.
Sesuai Pasal 38 KUHAP, penyitaan wajib dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen, bank wajib melindungi hak nasabah. BCA dinilai melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata karena tidak pernah memberitahu nasabah, tidak pernah meminta perpanjangan blokir, dan membiarkan dana tertahan tanpa batas waktu.
Dalam Somasi, BCA dituntut membuka blokir dalam 7×24 jam dan membayar ganti rugi total Rp 690.000.000,-. Jika tidak dipenuhi, akan digugat PMH ke Pengadilan Negeri Balikpapan dan dilaporkan ke OJK.
Kepada Polresta Balikpapan, Kuasa Hukum mengajukan tiga alasan hukum yang tidak terbantahkan:
1. Ini Kerja Sama Bisnis, Bukan Penipuan.
Pelapor sendiri dalam LP-nya menulis: “kerja sama dibidang pengiriman barang cargo.” Nasabah kami adalah pimpinan perusahaan yang menerima PO resmi dari perusahaan pemberi kerja untuk pekerjaan Cargo Balikpapan – Muara Tuhub. Uang pelapor digunakan sebagai modal menjalankan PO tersebut. Keterlambatan bagi hasil adalah wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdata, bukan Penipuan Pasal 378 KUHP.
Tuduhan perusahaan fiktif juga gugur, karena perusahaan nasabah justru menerima PO resmi dari perusahaan pemberi kerja yang nyata dan beroperasi di Jl. Mulawarman, Batakan.
2. Keterangan Pelapor Berubah-Ubah.
Antara LP dan Surat Blokir, isinya bertabrakan fatal. Di LP, tanggal kejadian 13 Desember 2011, cara penyerahan ditransfer, kerugian Rp 125 Juta. Di Surat Blokir, tanggal kejadian 8 Desember 2011, cara penyerahan tunai lalu disetor, kerugian Rp 100 Juta. Dalam 6 hari saja, keterangan pelapor sudah berubah soal tanggal, cara, dan jumlah kerugian.
3. Sudah Daluwarsa Demi Hukum.
Sesuai Pasal 78 KUHP, Penipuan dan Penggelapan daluwarsa setelah 12 tahun. LP ini tertanggal 23 Desember 2011, maka daluwarsa telah lewat sejak 23 Desember 2023. Demi hukum, penyidikan wajib dihentikan dan blokir wajib dicabut.
“Selama 15 tahun nasabah kami tidak pernah dipanggil sekalipun. Bukan nasabah kami yang kabur, tapi penyidikannya yang tidak pernah berjalan. Kalau benar Terlapor membawa kabur uang, kenapa uangnya justru dibiarkan tertahan di rekening yang diblokir selama 15 tahun dan tidak pernah diambil? Logika ini saja sudah membantah tuduhan itu,” lanjut Antonius PN.
PENUTUP:
Antonius PN, S.H menegaskan, langkah ini bukan untuk melawan hukum, melainkan untuk menegakkan hukum. Pemblokiran tanpa batas waktu adalah pelanggaran hak atas harta benda yang dijamin Pasal 28H UUD 1945.
“Kami desak Kapolres Balikpapan segera terbitkan SP3 dan Surat Pencabutan Blokir. Kami desak BCA segera buka blokir.
Jika dalam 14 hari tidak ada tanggapan, kami akan ajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, laporan ke Propam, Kompolnas, dan gugatan PMH. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” tutup Antonius PN. (**)
