Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf, mengajukan usulan pembentukan tim khusus (timsus) sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan pupuk bersubsidi di daerah pilihannya (Dapil).
Usulan ini muncul setelah adanya kekhawatiran terkait laporan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, mengenai penyalahgunaan pupuk subsidi di sejumlah wilayah Indonesia.
“Dari hasil reses, kebanyakan warga mengeluhkan pupuk karena mayoritas di Dapil saya itu petani,” ungkap Yusri beberapa waktu lalu.
Yusri juga menyebutkan bahwa meskipun hingga kini belum ada laporan mengenai penyalahgunaan pupuk subsidi di Kutai Timur, hal tersebut tetap bisa terjadi.
“Seperti pepatah, ‘di mana ada gula, di situ ada semut,’” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, Yusri mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertugas memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang membutuhkan. Tim ini juga diharapkan dapat mengawasi distribusi pupuk dan mencegah penyimpangan yang bisa merugikan petani.
“Tim ini perlu memiliki tugas yang jelas dalam mengawasi distribusi pupuk, sehingga praktik penyimpangan dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan sama sekali,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga menekankan pentingnya mendahulukan aspirasi petani, mengingat sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian di Kutai Timur.
Ia mengajak masyarakat, khususnya kelompok tani, untuk aktif melaporkan dugaan penyimpangan distribusi pupuk yang ditemukan.
“Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sinergitas antara pemerintah serta masyarakat, kita optimistis distribusi pupuk bersubsidi di Kutai Timur dapat berjalan lebih baik, sehingga memberikan manfaat optimal bagi para petani,” ujar Yusri.
Yusri menegaskan bahwa keberhasilan program subsidi pupuk sangat penting untuk mendukung petani sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
“Kita harus pastikan program ini benar-benar mendukung petani yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” pungkasnya.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi dan mencegah penyalahgunaan yang bisa merugikan petani.ADV