Faktanusa.com, Sangatta – Meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI ) Wilayah Kalimantan Timur untuk membuat kita semua bangga kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim).
Dalam sebuah kesempatan wawancara kepada anggota Komisi D DPRD Kutim Agusriansyah menyatakan bahwa ia mengapresiasi penghargaan yang baru saja diraih oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Lebih lanjut, Agusriansyah juga menanggapi tentang serapan anggaran pembangunan kendati saat ini masih menunjukkan persentase yang minimal, namun ia menekankan bahwa hal itu tak perlu dikhawatirkan, lantaran pada tahun 2023 pun terjadi hal serupa, namun pada akhirnya angka serapan mencapai 85%.
Ditambah lagi, saat ini Agusriansyah menyampaikan bahwa pihak BPK, BPKP, dan KPK juga ikut mengawasi sistem pelaksanaan realisasi dari pembangunan. Pihak pemerintah pun telah menerapkan MPC atau Monitoring Center of Prevention yang menunjukkan pemerintah serius dalam proses tersebut.
“Artinya, sistem pelaksanaan realisasi daripada pembangunan itu kan ada pengawasan, baik pengawasan dari BPKP, pengawasan dari BPK, termasuk pengawasan dari KPK dalam sisi pencegahan dan pengawasan,” ujarnya.
“Jadi saya rasa MCP juga kan sudah mulai diterapkan di Kabupaten Kutai Timur. Ini tentu saya rasa tidak main-main pemerintahan dalam proses,” tandasnya.
Dilain pihak, ia menegaskan bahwa terkait jawaban teknis, hal tersebut bisa diarahkan pada pihak SKPD yang memang berwenang diwilayah tersebut.
“Namun tentunya kalau ingin menjawabkan secara teknisnya, Karena teknisnya ada di SKPD itu memang ada di SKPD. Kalau kami secara lembaga dalam hal ini DPRD, Kita kan beberapa kali memanggil pemerintah juga dalam persoalan ini,” katanya.
“Dan Alhamdulillah kan kita mendengarkan jawabannya. Namun ya terus kita berikan support, pressure. Agar supaya betul-betul pembangunan yang dibutuhkan masyarakat ini bisa cepat terrealisasi,” tambahnya.
Agusriansyah juga mengomentari tentang pihak Dinas Pendidikan yang tengah lakukan identifikasi database terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang memang dirasa urgent pembangunannya. Ia mengatakan bahwa ia juga akan mem-push pihak terkait untuk membantunya.
“Ya saya melihat dinas pendidikan kan terus melakukan mobilisasi dalam rangka untuk melakukan identifikasi database terhadap kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka untuk melakukan identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan sarana dan prasarana yang memang harus di-push untuk dibangun,” pungkasnya.ADV