Faktanusa.com, Balikpapan – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan ke – 28 Masa Sidang III Tahun 2022 Melalui Video Conference yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Bapak Subari, dengan Penyampaian Jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, bertempat di Ruangan Rapat Gabungan DPRD Kota Balikpapan. Senin (28/11/2022).
Adapun agenda yang disampaikan oleh jawaban Walikota Balikpapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD kota Balikpapan atas Rancangan
peraturan daerah kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Balikpapan tahun 2023.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD kota Balikpapan Subari beserta anggota DPRD kota Balikpapan lainnya serta Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud dari pemerintah kota Balikpapan.
Wakil ketua DPRD kota Balikpapan Subari mengatakan ada beberapa hal yang menjadi sorotan fraksi di DPRD kota Balikpapan terutama terkait pengerjaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang anggarannya cukup besar yaitu Rp. 136 miliar. Dan tahapan pengerjaannya pada bulan Desember sudah mencapai 32 persen. Namun kenyataannya di lapangan masih 0,9 persen.
“Tadi jawaban walikota untuk pengerjaan DAS Ampal oleh pihak PT kontraktor PT Fahreza, sudah akan ditambah, baik itu alat-alat dan tenaga kerjanya namun tetap akan kita evaluasi jika ternyata di lapangan tidak sesuai maka akan ada kebijakan bisa saja pemutusan hubungan kerja atau teguran bahkan bisa dikenakan sanksi, ” kata Subari kepada awak media ini usai Rapat Paripurna.
“Soal Balikpapan yang mendapat dana kurang salur sebenarnya sudah dirapatkan lagi antara DPRD kota Balikpapan dengan Pemkot Balikpapan untuk menempatkan dana itu sesuai dengan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, ” tegas Subari.
Jadi aturan mekanisme yang tepat akan dilakukan dalam penggunaan dana salur. terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
seperti penambahan sekolah baru, ruang belajar, meningkatkan infrastruktur dasar, penanggulangan banjir, kesehatan, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, mendorong investasi, pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta meningkatkan pelayanan air bersih.
Reporter & Editor : Shinta Setyana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here