Faktanusa.com, Balikpapan – Pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan di kawasan Islamic Center, Kecamatan Balikpapan Selatan, menjadi sorotan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Indonesia. Organisasi tersebut mempertanyakan sejumlah aspek administrasi dan pelaksanaan proyek yang memiliki nilai kontrak sekitar Rp8,1 miliar.

Sorotan itu disampaikan melalui aksi demonstrasi dan audiensi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan AW Syahrani, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kamis (19/11/2026).

Sekitar 100 orang mengikuti aksi tersebut. Massa meminta pemerintah membuka informasi mengenai dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mekanisme pengadaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, hingga sumber anggaran pembangunan sekolah.

Ketua DPP Formak Indonesia, Jerico Noldy, mengatakan pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi kepada Disdikbud Kaltim selama dua pekan. Namun, hingga aksi berlangsung, sejumlah informasi yang diminta belum diperoleh secara lengkap.

“Kami sudah dua minggu mendesak Disdikbud Kaltim agar membuka secara transparan terkait mekanisme proyek pembangunan SMA Negeri 10 ini. Namun, sampai sekarang belum kami dapatkan. Padahal, progres pembangunan sudah mencapai sekitar 50 persen lebih,” tegasnya.

Menurut Jerico, persoalan yang perlu dijelaskan bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan administrasi dan regulasi yang berlaku.

Ia mempertanyakan kelengkapan PBG pembangunan sekolah tersebut. Sebab, masyarakat yang mendirikan bangunan diwajibkan memenuhi ketentuan perizinan sebelum melaksanakan pembangunan.

“Jangan sampai masyarakat diwajibkan mengantongi PBG sebelum membangun, sementara pemerintah justru terkesan tidak menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri. Pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.

Formak juga mempertanyakan kesesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen kontrak. Jerico menyebut, berdasarkan informasi yang diperolehnya, kontrak pembangunan tercatat mulai 1 Oktober 2026. Namun, hasil penelusuran lapangan Formak mengindikasikan aktivitas pekerjaan telah berlangsung sebelum tanggal tersebut.

Selain itu, pihaknya meminta penjelasan mengenai proses pengadaan melalui sistem e-katalog, termasuk tahapan pemilihan penyedia dan kelengkapan administrasi pekerjaan.

Dengan nilai kontrak sekitar Rp8,1 miliar dari pagu anggaran Rp8,3 miliar, Formak juga meminta kejelasan sumber pembiayaan. Mereka menduga proyek tersebut berkaitan dengan usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kaltim.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, yang menerima massa aksi, menjelaskan bahwa penganggaran pembangunan SMAN 10 Balikpapan berawal dari pembahasan di DPRD Kaltim.

Ia menyebut anggaran tersebut sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan SMA Negeri 3 di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, setelah melalui pembahasan, anggaran itu diusulkan untuk dialihkan ke Balikpapan karena kebutuhan ruang belajar di kota tersebut masih tinggi.

“Anggaran yang ada ini asalnya dari SMA Negeri 3 Kota Bangun. Karena dianggap belum menjadi prioritas, kami dari Komisi IV bermohon kepada pemerintah supaya anggaran itu bisa dialihkan ke Balikpapan,” jelas Baba.

Menurutnya, Balikpapan setiap tahun menghadapi keterbatasan daya tampung dalam penerimaan peserta didik baru. Karena itu, pembangunan sekolah baru dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Baba juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat meninjau lokasi pembangunan pada 30 Oktober 2026. Saat kunjungan tersebut, progres fisik pekerjaan disebut telah mencapai sekitar 54 persen.

Terkait persoalan perizinan, Baba menyampaikan bahwa terdapat mekanisme Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dapat menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan bangunan ketika pembangunan telah selesai. Namun, aspek legalitas dan pemenuhan ketentuan teknis tetap memerlukan penjelasan dari instansi yang berwenang.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas dan PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kaltim, Raden Roro Atisatya Prabhata Dewi, S.ST, menjelaskan bahwa kewenangan pihaknya dalam proses pendirian SMAN 10 Balikpapan sebatas mengusulkan kebutuhan sekolah baru.

Ia mengatakan usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SMA di wilayah Balikpapan yang masih mengalami keterbatasan daya tampung.

“Untuk pendirian SMA Negeri 10 Balikpapan, kami dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sifatnya hanya mengusulkan pendirian sekolah baru. Proses selanjutnya, termasuk penganggaran sampai pembangunan, menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur,” jelas Raden Roro.

Penjelasan tersebut sekaligus mempertegas pembagian peran antara cabang dinas dan dinas pendidikan provinsi dalam proses pembangunan sekolah tersebut.

Meski demikian, Formak menilai sejumlah pertanyaan teknis masih membutuhkan jawaban langsung dari Kepala Disdikbud Kaltim maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Jerico menyebut penjelasan dalam audiensi baru menjawab sebagian kecil dari persoalan yang mereka sampaikan.

“Kami menilai jawaban yang disampaikan baru sekitar dua persen. Masih ada 98 persen pertanyaan yang belum terjawab. Yang kami butuhkan adalah penjelasan teknis dari pihak Disdikbud, khususnya terkait sumber anggaran dan mekanisme pelaksanaan proyek,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, Formak menyampaikan lima poin utama yang perlu diklarifikasi, yakni kelengkapan PBG, transparansi pengadaan melalui e-katalog, kesesuaian waktu pelaksanaan dengan kontrak, pelibatan tenaga kerja lokal, serta kejelasan sumber anggaran termasuk dugaan keterkaitannya dengan Pokir DPRD.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim kemudian mencoba menghubungi Kepala Disdikbud Kaltim melalui sambungan telepon untuk memberikan penjelasan mengenai sumber pembiayaan proyek. Namun, komunikasi tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang diajukan Formak.

Sebagai tindak lanjut, berdasarkan notulen audiensi tertanggal 19 November 2026, Formak meminta Kepala Disdikbud Kaltim memberikan jawaban tertulis atas sejumlah pertanyaan paling lambat Selasa, 24 November 2026.

Dokumen notulen tersebut ditandatangani Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H. Baba, Ketua Umum DPP Formak Indonesia Jerico Noldy, serta Kasi PSMA dan PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kaltim, Raden Roro Atisatya Prabhata Dewi.

Formak berharap seluruh dokumen dan informasi terkait proyek dapat dibuka secara transparan. Mereka menegaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, pembangunan SMAN 10 Balikpapan diharapkan dapat segera diselesaikan. H. Baba berharap setidaknya empat ruang kelas sudah bisa dimanfaatkan pada penerimaan peserta didik baru 2027 mendatang.

Dengan demikian, kebutuhan ruang belajar di Balikpapan dapat terbantu tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. (**)

Penulis : Shinta Setyana

Loading