Faktanusa.com, Balikpapan – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengevaluasi pelaksanaan program Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim Tahun Anggaran 2026 sekaligus membahas prioritas kegiatan pada 2027. Evaluasi tersebut mencakup pengadaan alat kesehatan, rencana pembangunan rumah sakit, hingga kesiapan fasilitas pelayanan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.
Kunjungan kerja yang berlangsung Rabu (18/11/2026) itu juga dirangkaikan dengan peninjauan Gedung Pandurata RSUD AWS. Komisi IV ingin memastikan penyelesaian pekerjaan dan kelengkapan fasilitas gedung berjalan sesuai rencana sebelum digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H. Baba mengatakan, dalam pertemuan dengan Dinkes Kaltim, pihaknya antara lain meminta penjelasan mengenai proses tender pengadaan perangkat MRI. Pembahasan tersebut menyoroti pilihan teknologi dengan spesifikasi 60 dan 70, yang sebelumnya menjadi perhatian dalam proses pengadaan.
Menurut Baba, pilihan perangkat dengan spesifikasi 60 didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran dan kualitas hasil gambar. Ia menyebut, berdasarkan penjelasan yang diterima, perangkat dengan spesifikasi 60 dinilai memiliki kualitas gambar lebih baik dibandingkan pilihan spesifikasi 70.
“Yang kita pertanyakan kemarin itu proses tendernya, termasuk mengenai MRI yang ramai dibahas, antara 70 dan 60. Yang diambil adalah yang 60 karena pertimbangan efisiensi. Selain itu, kualitas gambarnya juga dinilai lebih baik dibandingkan yang 70,” ujar Baba saat diwawancarai, Kamis (19/11/2026).
Evaluasi pengadaan alat kesehatan menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan program kesehatan daerah. DPRD ingin memastikan belanja fasilitas medis tidak hanya mempertimbangkan besaran anggaran, tetapi juga kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pelayanan dan manfaatnya bagi pasien.
Selain pengadaan MRI, pertemuan tersebut turut membahas rencana pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II (AMS II). Pembahasan diarahkan pada kebutuhan kapasitas tempat tidur, kesiapan operasional, serta dukungan anggaran agar pembangunan fasilitas kesehatan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Setelah melakukan evaluasi bersama Dinkes, Komisi IV juga memantau kesiapan Gedung Pandurata RSUD AWS. Dalam peninjauan itu, perhatian diarahkan pada penyelesaian pekerjaan dan kelengkapan fasilitas, termasuk aksesibilitas ruang bagi peralatan penunjang pelayanan pasien.
Baba menyampaikan, sebelumnya terdapat sejumlah ruangan yang aksesnya belum memadai untuk dilalui troli pasien. Kondisi tersebut menjadi salah satu catatan yang disampaikan agar segera diperbaiki sehingga aktivitas pelayanan nantinya tidak terhambat.
Ia menjelaskan, setelah dilakukan perbaikan, akses di ruangan-ruangan tersebut kini sudah dapat dilalui troli pasien. Meski demikian, kesiapan gedung tetap perlu dipastikan secara menyeluruh sebelum mulai difungsikan.
“Memang ada beberapa ruangan yang sebelumnya tidak bisa dimasuki troli pasien. Itu kami minta untuk diperbaiki. Alhamdulillah, sekarang sudah diperbaiki sehingga troli bisa masuk,” ungkapnya.
Baba berharap Gedung Pandurata dapat mulai difungsikan pada 2027 setelah seluruh tahapan penyelesaian dan persiapan fasilitas terpenuhi. Target tersebut menjadi perhatian agar pembangunan gedung dapat segera memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas pelayanan RSUD AWS.
Dalam agenda kunjungan kerja tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim dipimpin H. Baba bersama Sekretaris Komisi IV Darlis Pattalongi serta anggota Fadly Imawan, Andi Burhanuddin Solong, Agus Aras, dan Damayanti.
Melalui evaluasi dan monitoring tersebut, Komisi IV mendorong agar program kesehatan yang direncanakan pemerintah provinsi disusun berdasarkan kebutuhan layanan. Pengadaan alat kesehatan, pembangunan rumah sakit, serta kesiapan gedung pelayanan perlu berjalan beriringan agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.
DPRD juga menekankan pentingnya memastikan setiap fasilitas yang telah diselesaikan benar-benar siap digunakan, baik dari sisi aksesibilitas, kelengkapan sarana penunjang, maupun kesiapan operasional. Dengan demikian, alokasi anggaran kesehatan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat Kalimantan Timur. (Adv/Shin/**)
![]()

