Faktanusa.com, Balikpapan – Keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan. Meski demikian, sejumlah pembangunan dan pengembangan sekolah tingkat SMA dan SMK di Kota Balikpapan tetap diupayakan melalui penganggaran secara bertahap pada 2026 hingga 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengatakan terdapat beberapa proyek pendidikan di Balikpapan yang menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran. Di antaranya pembangunan SMA Negeri 10 di kawasan Islamic Center, pengembangan SMK Negeri 8 di kawasan Perumahan Wika, serta kelanjutan pembangunan SMK Negeri 7 Balikpapan.
Menurut Baba, kebutuhan ruang belajar dan fasilitas penunjang di sejumlah sekolah masih cukup besar. Karena itu, DPRD Kaltim berupaya mendorong agar program pembangunan pendidikan tetap mendapatkan alokasi anggaran, meskipun kondisi keuangan daerah mengalami penurunan.
“Di bidang pendidikan tahun ini ada beberapa sekolah yang kami anggarkan. Pertama SMA Negeri 10, kemudian SMK Negeri 8 juga kami usulkan, termasuk melanjutkan pembangunan SMK Negeri 7 Balikpapan. Memang masih banyak kekurangan yang harus diselesaikan,” ujarnya saat ditemui di Balikpapan, Kamis (19/11/2026).
Salah satu pekerjaan yang membutuhkan perhatian adalah penyelesaian fasilitas SMK Negeri 7 Balikpapan. Sekolah tersebut masih memerlukan tambahan ruang belajar agar kapasitasnya dapat memenuhi kebutuhan peserta didik.
Baba menyebut, dari kebutuhan sekitar 24 rombongan belajar (rombel), saat ini baru empat ruang kelas yang tersedia. Dengan demikian, masih diperlukan pembangunan ruang kelas tambahan secara bertahap, termasuk pemenuhan fasilitas mebel atau perlengkapan belajar.
Ia berharap kebutuhan tersebut dapat kembali diakomodasi dalam penganggaran 2027 sehingga fasilitas sekolah bisa terus dilengkapi.
“Sekarang baru empat rombel yang ada. Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan sampai 24 rombel, tentu masih banyak yang harus dibangun. Termasuk mebelnya juga belum seluruhnya terpenuhi. Mudah-mudahan pada 2027 bisa masuk anggaran,” jelasnya.
Selain SMK Negeri 7, pengembangan SMK Negeri 8 Balikpapan juga menjadi bagian dari rencana pemerataan fasilitas pendidikan kejuruan. Sekolah tersebut direncanakan berada di kawasan Perumahan Wika, dengan lahan yang disiapkan melalui hibah Pemerintah Kota Balikpapan.
Menurut Baba, pembangunan sekolah baru maupun pengembangan fasilitas yang sudah ada perlu dilakukan secara bertahap. Hal ini karena kebutuhan infrastruktur pendidikan di Balikpapan cukup besar, sementara kemampuan pembiayaan pemerintah provinsi semakin terbatas.
Baba mengungkapkan, kondisi fiskal Kaltim saat ini mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Postur anggaran daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp20 triliun kini mengalami penurunan cukup signifikan.
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), angka yang disepakati berada di kisaran Rp12,1 triliun. Namun, terdapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp1,04 triliun yang berpotensi meningkatkan total anggaran menjadi lebih dari Rp13 triliun.
“Anggaran kita memang semakin menipis. Dari yang sebelumnya sekitar Rp20 triliun lebih, sekarang turun menjadi Rp12,1 triliun. Kemudian ada tambahan dari pusat kurang lebih Rp1,04 triliun, sehingga totalnya diperkirakan menjadi sekitar Rp13 triliun lebih,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Baba, membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Tidak semua kebutuhan infrastruktur dapat dipenuhi sekaligus sehingga diperlukan skala prioritas dan penganggaran berkelanjutan.
Ia menyebutkan, anggaran infrastruktur secara keseluruhan berada pada kisaran Rp3,2 triliun dan digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan di Kaltim. Alokasi tersebut mencakup sejumlah sektor, sehingga pembangunan fasilitas pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Terkait pembangunan SMA Negeri 10 Balikpapan, Baba menjelaskan bahwa anggaran proyek tersebut berasal dari anggaran pemerintah provinsi yang kemudian dialihkan melalui mekanisme pergeseran anggaran.
Ia mengungkapkan, alokasi awalnya diperuntukkan bagi pembangunan SMA Negeri 3 di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, setelah melihat kondisi kebutuhan daya tampung di sekolah tersebut, anggaran dinilai belum menjadi prioritas untuk direalisasikan di lokasi awal.
Komisi IV DPRD Kaltim kemudian mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan ke Balikpapan yang masih membutuhkan tambahan fasilitas sekolah.
“Anggaran itu sebelumnya untuk SMA Negeri 3 Kota Bangun. Karena dinilai belum menjadi prioritas, kami dari Komisi IV memohon kepada pemerintah agar anggaran tersebut dialihkan ke Balikpapan. Kita tahu setiap tahun Balikpapan masih kekurangan daya tampung untuk penerimaan siswa baru,” terangnya.
Baba menegaskan, pembangunan infrastruktur pendidikan tetap perlu diperjuangkan meskipun ruang fiskal daerah semakin terbatas. Sebab, ketersediaan sekolah dan ruang belajar menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menunjang akses pendidikan masyarakat.
Dengan penganggaran bertahap, DPRD Kaltim berharap pembangunan SMA dan SMK di Balikpapan dapat terus berjalan. Penyelesaian ruang kelas, pemenuhan mebel, serta pengembangan sekolah baru diharapkan mampu memperluas daya tampung dan meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat. (Adv/Shin/**)
![]()

