Faktanusa.com, Balikpapan – Upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan efisiensi anggaran terus dilakukan DPRD Kota Balikpapan. Komisi II DPRD bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) turun langsung ke lapangan untuk mengawasi kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat usaha billiard di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ahmad Yani, Jumat (6/11/2026) malam.
Sidak dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, didampingi Sekretaris Komisi II Taufik Qul Rahman serta jajaran Bapenda Balikpapan.
Fauzi Adi Firmansyah menegaskan, pengawasan langsung ke lapangan menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi kebocoran pajak daerah, terutama akibat masih adanya wajib pajak yang menunggak kewajibannya.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah semakin penting di tengah kondisi fiskal yang menghadapi tekanan akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari langkah konkret agar pembangunan tetap berjalan.
“Di tengah kondisi fiskal saat ini, Pemerintah Kota Balikpapan harus memiliki inisiatif untuk menutupi anggaran yang sedang terdampak pemangkasan dari pemerintah pusat. Pembangunan harus tetap berjalan, salah satunya dengan mengandalkan pendapatan daerah dari wajib pajak dan retribusi,” ungkap politisi yang akrab disapa Adi tersebut.
Dari hasil penyisiran di sejumlah tempat usaha billiard, Komisi II mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum tergolong baik. Meski demikian, tim masih menemukan beberapa pelaku usaha yang memiliki tunggakan pajak daerah.
Dalam pemeriksaan tersebut, sejumlah pengelola usaha mengaku belum memahami secara menyeluruh mekanisme dan prosedur pembayaran pajak yang berlaku.
Menindaklanjuti temuan itu, Adi meminta Bapenda memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha agar memahami tata cara pembayaran sekaligus segera menyelesaikan kewajiban yang tertunda.
“Terkait temuan itu, ada beberapa wajib pajak yang mengaku tidak memahami mekanisme pembayaran pajaknya. Sehingga saya langsung sampaikan kepada jajaran Bapenda untuk dilakukan pendampingan agar mereka bisa patuh, segera melunasi tunggakan, dan tidak terjadi keterlambatan lagi ke depannya,” jelasnya.
Tidak hanya menyasar tempat hiburan billiard, sidak Komisi II bersama Bapenda juga menyentuh sebuah toko penjual minuman keras (miras) di kawasan Jalan Jenderal Sudirman.
Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang mengeluhkan dugaan penjualan minuman keras secara bebas.
Dari hasil pengecekan, pengelola toko diketahui pernah mengantongi izin usaha. Namun, masa berlaku izin tersebut telah berakhir sejak beberapa tahun terakhir.
Pengelola berdalih mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi dan memenuhi kewajiban perpajakan karena keterbatasan pemahaman mengenai prosedur yang harus ditempuh.
Merespons temuan tersebut, Adi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Kota Balikpapan yang membidangi urusan perizinan. Koordinasi diperlukan agar persoalan administrasi perizinan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masalah miras ini akan kami teruskan ke Komisi I DPRD Kota Balikpapan karena mereka yang membidangi. Harapannya, Komisi I bisa membantu dalam proses perpanjangan perizinannya, sehingga nantinya ada pajak resmi yang bisa disetorkan ke kas daerah,” terang Adi.
Komisi II DPRD Kota Balikpapan memastikan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berhenti pada sidak tersebut. Rencananya, kegiatan serupa akan kembali dilakukan pada pekan berikutnya dengan menyasar wajib pajak dari sektor usaha lainnya.
Melalui pengawasan langsung dan pendampingan kepada pelaku usaha, DPRD berharap tingkat kepatuhan pembayaran pajak semakin meningkat. Dengan demikian, potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Balikpapan. (ADV/Shin/**)
