Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi penurunan penerimaan Dana Desa pada 2026. Besarannya bahkan disebut mencapai sekitar 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai ruang fiskal desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan penurunan itu terlihat dari besaran anggaran yang diterima sejumlah desa. Jika sebelumnya Dana Desa dapat mencapai ratusan juta hingga lebih dari Rp1 miliar, kini penerimaannya berada pada kisaran yang lebih rendah.
“Kalau sebelumnya ada desa yang menerima Rp900 juta sampai Rp1,5 miliar, sekarang ada yang sekitar Rp300 juta sampai Rp500 juta,” ujarnya, Rabu (11/11/2026)
Menurut Arianto, kondisi itu menjadi perhatian karena pemerintah desa tetap harus menjalankan berbagai kebutuhan dan kegiatan di wilayah masing-masing. Penyesuaian anggaran membuat desa perlu lebih cermat menentukan program yang menjadi prioritas.
Di sisi lain, muncul pembicaraan penurunan penerimaan Dana Desa berkaitan dengan pembiayaan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun, Arianto menegaskan DPMD Kukar belum menerima surat resmi yang secara khusus menjelaskan bahwa pengurangan Dana Desa tersebut dialihkan untuk membiayai program koperasi.
“Kami belum menerima surat yang secara spesifik menyampaikan bahwa pengurangan itu untuk Kopdes. Memang ada informasi atau pembicaraan yang mengarah ke sana, tetapi secara resmi kami belum mendapatkan penjelasannya,” jelasnya.
Karena itu, Ia meminta agar persoalan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai pengalihan seluruh anggaran Dana Desa untuk pembangunan gerai koperasi. Mekanisme pembiayaan program tersebut perlu dilihat berdasarkan ketentuan dan penjelasan resmi dari pemerintah yang berwenang.
Arianto menyebut, DPMD tetap berupaya mengawal pelaksanaan program pemberdayaan desa, termasuk pembentukan KDKMP. Di Kukar, seluruh 193 desa dan 44 kelurahan telah membentuk kelembagaan koperasi. Namun, pembentukan kelembagaan tersebut tidak berarti seluruh gerai sudah selesai dibangun atau beroperasi.
“Pembentukan koperasinya sudah berjalan. Untuk pembangunan gerai dan pembiayaannya tentu ada mekanisme tersendiri yang harus kita ikuti,” katanya.
Ia berharap kejelasan mengenai kebijakan pendanaan dapat segera diperoleh agar pemerintah desa memiliki gambaran yang utuh dalam menyusun program. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan koperasi dapat berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat desa.
“Harapan kita program ini bisa berjalan dengan baik, tetapi desa juga harus tetap bisa melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakatnya,” pungkas Arianto. (Adv)
