Faktanusa.com, Bamyuwangi – Dugaan penguasaan aset milik pemerintah dan persoalan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Banyuwangi menjadi sorotan Koalisi Penyelamatan Aset Negara Banyuwangi. Sejumlah persoalan mulai dari penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan yang disebut sebagai bekas aset pengairan, pemagaran sempadan sungai, hingga pengelolaan parkir di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron, Genteng, dipertanyakan.
Ketua APPM Hebat, M. Rofiq Azmi, menyebut persoalan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan. Menurutnya, ada sejumlah dokumen yang perlu ditelusuri untuk memastikan status kepemilikan, penguasaan, serta pengelolaan aset pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa aset negara merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan dikelola secara transparan, bukan dimanfaatkan tanpa mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Negara ini tidak kalah oleh penjajah. Negara ini kalah oleh kesesatan pikir para pengelolanya sendiri yang menganggap aset negara adalah warisan yang bisa dikemplang, dipagar, dijual, sempadan sungai ber-SHM, aset disewakan diam-diam, lalu hasilnya dibagi-bagi di luar APBD,” ujar Rofiq.
Koalisi menyebut telah mengumpulkan sejumlah dokumen dan bukti lapangan yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta aparat penegak hukum.
Dokumen BPN 2007, Status SHM Dipertanyakan
Salah satu persoalan yang disoroti berkaitan dengan dokumen Surat Ukur BPN Banyuwangi tertanggal 20 Februari 2007 Nomor 00016/2007.
Dalam dokumen yang diperlihatkan koalisi tersebut, terdapat keterangan mengenai tanah seluas 210 meter persegi yang disebut sebagai:
“Tanah Negara bekas Stren/Waduk Asset DPU Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.”
Rofiq mempertanyakan bagaimana tanah yang dalam dokumen tersebut disebut sebagai tanah negara bekas aset pengairan Provinsi Jawa Timur dapat berkaitan dengan penerbitan SHM atas nama perseorangan dengan luas 296 meter persegi.
Ia juga menyoroti kolom pemasukan dalam dokumen yang mencantumkan nilai Rp0,00 atau nol rupiah.
“Ini pertanyaan paling sederhana yang tidak pernah dijawab BPN. Bagaimana mungkin aset Provinsi Jawa Timur seluas 210 meter persegi bisa berubah menjadi SHM perorangan seluas 296 meter persegi, dan negara mendapat nol rupiah? Mana surat pelepasan dari Gubernur Jatim? Mana warkahnya?” kata Rofiq.
Menurut koalisi, persoalan tersebut berkaitan dengan kawasan di sekitar sempadan sungai Jalan Gajah Mada, Genteng Kulon. Mereka menduga terdapat sejumlah bidang tanah lain yang memiliki pola permasalahan serupa.
Namun, status hukum masing-masing bidang tanah, riwayat penerbitan sertifikat, serta dasar peralihan hak masih perlu dikonfirmasi kepada Kantor Pertanahan Banyuwangi dan instansi terkait.
Pemagaran Sempadan Sungai Sejak 2020
Selain persoalan sertifikat, koalisi juga mempersoalkan pemagaran kawasan yang mereka sebut sebagai kawasan lindung sungai.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan Rofiq, pemagaran disebut mulai terjadi pada 2020. Selanjutnya, pada 2023, akses keluar-masuk yang digunakan pelaku UMKM di kawasan tersebut diduga ditutup.
Koalisi juga menyebut adanya pemasangan spanduk larangan memasuki atau memanfaatkan area yang telah dipagari.
Persoalan tersebut, menurut Rofiq, pernah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Banyuwangi pada 28 November 2023. Dalam forum tersebut, pihak Pusda Banyuwangi melalui Nuris Bina Manfaat disebut menyampaikan bahwa sempadan sungai memiliki ketentuan batas 15 meter dari bibir sungai dan tidak boleh dipagar maupun dimiliki secara perseorangan.
Koalisi turut mengacu pada kegiatan pengecekan lokasi pada 8 Juli 2025 pukul 09.52 WIB di Jalan Gajah Mada, Genteng Kulon.
Mereka menyatakan bahwa meskipun instansi dan aparat telah melakukan pengecekan, pagar di lokasi tersebut masih berdiri hingga 7 November 2026.
Rofiq juga menyampaikan bahwa laporan polisi yang dibuat pada 2 September 2024 serta SP2HP kedua tertanggal 4 September 2025 belum menghasilkan penetapan tersangka terhadap pihak yang dilaporkan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan kejelasan agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan laporan.
Aset Desa dan Pemkab Juga Dipersoalkan
Koalisi selanjutnya menyoroti dugaan penguasaan sejumlah aset lain yang disebut sebagai milik Pemerintah Desa Genteng Kulon dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Rofiq menduga sebagian bidang tanah yang berada di dalam kawasan tersebut ikut dipagar dan berkaitan dengan penerbitan sertifikat atas nama perseorangan.
Ia meminta pemerintah desa dan Pemkab Banyuwangi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan penelusuran menyeluruh terhadap riwayat aset, batas bidang tanah, serta dokumen kepemilikannya.
“Diduga sejumlah pejabat penting di Banyuwangi mengetahui adanya pemagaran ini, namun hingga hari ini tidak berani mengambil tindakan penertiban. Kami menduga ada tekanan dari mantan pimpinan oknum yang membekingi skema ini, sehingga Pemdes dan BPKAD/Pemkab memilih diam,” ujar Rofiq.
Tudingan tersebut merupakan pernyataan pihak koalisi yang masih memerlukan klarifikasi dari pemerintah desa maupun Pemkab Banyuwangi.
Pengelolaan Parkir RTH Maron dan Dugaan Kebocoran PAD
Persoalan lain yang diangkat adalah pengelolaan parkir di Lapangan Maron, Genteng, yang disebut merupakan bagian dari aset milik Pemkab Banyuwangi.
Koalisi menyebut lokasi tersebut memiliki luas 26.110 meter persegi dengan dasar dokumen SHGP Nomor 09 Tahun 1987.
Rofiq mengacu pada surat Kepala Desa Genteng Kulon Nomor 410/075/429.518.03/2026 tertanggal 14 April 2026 yang ditandatangani Drs. Supandi, M.Pd.
Surat tersebut disebut berisi permohonan penggunaan tempat parkir untuk kegiatan Liga PSSI Kabupaten Banyuwangi di kawasan RTH Maron, dengan pengelolaan oleh Pokmas Laron Boro Desa Genteng Kulon.
Namun, koalisi mempertanyakan mekanisme pemungutan dan penyetoran uang parkir setelah menemukan karcis yang mencantumkan nama Kelompok Masyarakat Laron Boro.
Dalam karcis tersebut tertulis tarif parkir sepeda motor Rp3.000. Koalisi juga menyoroti adanya angka nominal yang dicoret dan ditulis tangan serta penggunaan stempel kelompok masyarakat, bukan stempel pemerintah daerah.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan tarif, kewenangan pengelola, mekanisme pemungutan, serta apakah pendapatan dari aktivitas parkir tersebut telah disetorkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
“Lengkap sudah. Aset negara diperjualbelikan, kawasan sungai di-SHM-kan, pungut uang rakyat mahal, pajak tidak bayar, retribusi dikemplang,” cetus Rofiq.
Meski demikian, dugaan kebocoran PAD dan ketidakpatuhan pembayaran pajak maupun retribusi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen transaksi, penetapan tarif resmi, serta pencatatan penerimaan daerah.
Konser Rokok di Kawasan RTH Maron Jadi Sorotan
Koalisi juga menyoroti penyelenggaraan konser bertajuk Geonerations Memory Lane yang berlangsung pada 17 September 2026 di kawasan RTH Maron.
Mereka mengacu pada foto dokumentasi bertanggal 16 September 2026 yang memperlihatkan gapura promosi bertuliskan “GEONERATIONS MEMORY LANE” dengan identitas Geo Mild dan PT Djarum di sekitar Mushola Bakkah Al Balad.
Selain itu, koalisi menyoroti keberadaan pagar barikade yang disebut menutup akses masuk RTH serta pendirian tenda VIP di atas area yang mereka klaim sebagai tanah negara.
Menurut Rofiq, kegiatan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perizinan, penggunaan aset daerah, penerapan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta mekanisme pemungutan pajak dan retribusi dari penyelenggaraan acara.
Ia mempertanyakan pengawasan sejumlah instansi, termasuk Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan pemerintah kecamatan.
“Ini diduga bukan khilaf. Ini diduga pemufakatan jahat,” kata Rofiq.
Koalisi juga menyebut telah menyampaikan somasi terbuka pada 16 September 2026 melalui DPC LPLH-TN. Namun, menurut mereka, konser tetap berlangsung pada 17 September 2026.
Rofiq turut mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian nominal pada karcis parkir serta penerapan ketentuan pajak dan retribusi dalam kegiatan tersebut.
Ia meminta Inspektorat, BPKAD, dan Badan Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen perizinan, penggunaan aset, transaksi, serta kewajiban perpajakan penyelenggara.
Tiga Persoalan Tata Kelola yang Diminta Diusut
Dalam pernyataannya, Rofiq merangkum persoalan yang disampaikan koalisi ke dalam tiga kelompok besar.
Pertama, persoalan penegakan hukum dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok. Koalisi mengacu pada PP Nomor 109 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang KTR.
Kedua, persoalan tata kelola aset daerah. Mereka meminta kejelasan mengenai mekanisme pemanfaatan BMD, penilaian aset, dasar penetapan nilai sewa, dokumen persetujuan, serta penyetoran hasil pemanfaatan ke kas daerah.
Koalisi juga meminta pemeriksaan terhadap dugaan pemanfaatan aset RTH Maron oleh kelompok masyarakat maupun pihak penyelenggara kegiatan.
Ketiga, persoalan tindak lanjut aspirasi masyarakat di DPRD Banyuwangi. Koalisi mengaku telah mengusulkan RDPU lintas komisi yang melibatkan Komisi I, II, III, dan IV. Namun, menurut mereka, agenda tersebut belum memperoleh jadwal pembahasan.
Rofiq menilai persoalan aset daerah dan dugaan kebocoran pendapatan harus mendapat perhatian serius lembaga legislatif karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Tujuh Tuntutan Koalisi Penyelamatan Aset Negara
Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi Penyelamatan Aset Negara Banyuwangi menyampaikan tujuh tuntutan.
Pertama, meminta DPRD Banyuwangi segera menjadwalkan RDPU lintas komisi untuk membahas persoalan aset dan dugaan pelanggaran tata kelola.
Kedua, meminta BPN membuka dan menjelaskan warkah penerbitan SHM yang dikaitkan dengan dokumen bekas aset pengairan tahun 2007, termasuk perbedaan luas 210 meter persegi dan 296 meter persegi serta pencatatan pemasukan Rp0.
Ketiga, meminta BPKAD dan Bapenda melakukan audit terhadap pengelolaan parkir Pokmas Laron Boro serta kewajiban pajak dan retribusi kegiatan konser pada 17 September 2026.
Keempat, meminta Satpol PP menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemasangan atribut promosi rokok di kawasan yang disebut sebagai KTR.
Kelima, meminta Bupati Banyuwangi mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait pengelolaan aset serta penerapan KTR.
Keenam, meminta perusahaan rokok dan event organizer terkait dihadirkan dalam forum RDPU untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan kawasan RTH Maron.
Ketujuh, meminta Kapolresta Banyuwangi dan Kajari Banyuwangi dihadirkan dalam RDPU guna memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan, termasuk status pihak-pihak yang dilaporkan.
“Kami bukan perusuh. Kami datang untuk menyelamatkan aset negara. Jangan sampai aset daerah dan fasilitas publik dikuasai tanpa mekanisme yang jelas. Semua harus dibuka secara transparan dan dipertanggungjawabkan,” tegas Rofiq.
Koalisi berharap pemerintah daerah, BPN, DPRD, serta aparat penegak hukum memberikan penjelasan terbuka terhadap seluruh dokumen dan temuan yang mereka sampaikan.
Bagi koalisi, persoalan tersebut tidak cukup berhenti pada perdebatan maupun saling tuding. Pemeriksaan dokumen, audit aset, klarifikasi pihak terkait, dan tindak lanjut hukum sesuai kewenangan dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan kepastian status aset serta melindungi kepentingan masyarakat.
(Redho Fitriyadi)
