Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Optimalisasi pemanfaatan Tangga Arung Square masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar). Pasalnya, dari total 703 los yang tersedia, sekitar 170 di antaranya belum menyelesaikan penandatanganan kontrak pemanfaatan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Disperindag karena fasilitas perdagangan yang telah disediakan pemerintah daerah diharapkan dapat segera digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Burhanuddin, mengatakan pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap pemilik los yang belum memenuhi kewajibannya. Pendataan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan setiap unit sekaligus memastikan alasan belum dimulainya aktivitas perdagangan.
“Dari keseluruhan 703 los, masih ada sekitar 170 pemilik yang belum menandatangani kontrak. Kami perlu memastikan kembali siapa saja yang belum menyelesaikan administrasi tersebut,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sebab, keberadaan los yang belum dimanfaatkan berpotensi membuat fasilitas perdagangan tidak berfungsi maksimal.
Disperindag sebelumnya telah memberikan dua kali peringatan kepada pemilik yang belum menandatangani kontrak. Namun, karena masih terdapat pemilik yang belum menindaklanjuti teguran tersebut, pihaknya bersiap melayangkan peringatan ketiga.
“Kami sudah memberikan teguran sebanyak dua kali. Sekarang kami akan kembali menyampaikan peringatan ketiga supaya ada kejelasan dari pemilik masing-masing los,” tegas Burhanuddin.
Ia menyebut, pemilik diberikan kesempatan hingga akhir November 2026 untuk menyelesaikan kontrak sekaligus mulai menjalankan aktivitas usaha di lokasi yang telah disediakan.
“Yang kami harapkan bukan sekadar kontraknya selesai, tetapi tempat yang sudah diberikan juga benar-benar digunakan. Pedagang harus mulai menempati dan menjalankan kegiatan usahanya,” jelasnya.
Burhanuddin menambahkan, evaluasi akan dilakukan terhadap pemilik yang tetap tidak menunjukkan aktivitas hingga batas waktu tersebut. Namun, pemerintah daerah masih perlu membahas langkah selanjutnya dengan mempertimbangkan kondisi dan alasan masing-masing pemilik.
“Kalau sampai batas waktu November belum ada aktivitas, tentu akan kami bicarakan lebih lanjut. Kami ingin mengetahui dulu persoalannya sebelum menentukan langkah berikutnya,” pungkasnya. (Adv)
![]()

