Faktanusa.com, Balikpapan – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memfinalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Senin (16/11/2026), di Balikpapan.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim agar dapat berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri. Penguatan struktur organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi, kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Selamat Ari Wibowo, didampingi Sekretaris Komisi I, Salehuddin. Turut hadir anggota Komisi I, Baharuddin Demmu, Yusuf Mustafa, dan Didik Agung Eko Wahono.
Dari unsur pemerintah provinsi, hadir Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, Iwan Setiawan, serta perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim, yakni Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Rahmadiana.
Finalisasi Ranperda tersebut difokuskan pada perubahan susunan perangkat daerah, khususnya penguatan posisi BPBD dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Kaltim.

Penguatan kelembagaan BPBD dinilai penting mengingat penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Dengan struktur organisasi yang lebih kuat, BPBD diharapkan memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, penguatan tersebut juga diharapkan mendukung koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, pemerintah kabupaten dan kota, serta unsur terkait dalam penanganan bencana.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi I bersama Biro Organisasi dan Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim menyepakati hasil finalisasi Ranperda sebagai dasar untuk melanjutkan proses pembentukan regulasi.
Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil pembahasan Ranperda oleh pihak terkait.
Penandatanganan tersebut menjadi tindak lanjut menuju tahapan fasilitasi dan persetujuan bersama sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Melalui perubahan regulasi ini, penguatan kelembagaan BPBD diharapkan tidak hanya berdampak pada penataan struktur organisasi pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Dengan demikian, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Timur diharapkan dapat berjalan lebih terkoordinasi, efektif, dan responsif terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah tersebut. (Adv/Shin/**)
![]()

