Faktanusa.com, Balikpapan – Alumni Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Jawa Timur (Jatim) jurusan Teknik Sipil yang ada di kota Balikpapan menyambangi kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Rabu (7/7/2021).
Kedatangan beberapa alumni Universitas Tribhuana Tuggadewi Malang disambut langsung Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud diruang VIP Pemkot Balikpapan.
“Jadi kami para alumni Universitas Tribhuana Tunggadewi Malang, dan saya sebagai Ketua Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim bertemu dengan walikota untuk bersilaturahmi dan memberikan beberapa masukan terkait kondisi Balikpapan,” ucap Slamet BS yang juga salah satu alumni Universitas Tribhuana Tunggadewi Malang.
Sementara itu Ketua Alumni Tribhuwana Tunggadewi Malang Jurusan Teknik Sipil, juga menjabat sebagai Ketua Kadin Indonesia Kota Balikpapan, R. Rudi Prabowo mengatakan,” Ini merupakan silaturahmi awal yang baik, dan akan dilakukan secara berkesinambungan bersama Pemerintah Kota Balikpapan, siap menjadi jembatan mensukseskan Kota Balikpapan yang lebih baik kedepannya ” katanya.
Disampaikan juga, Johny Ng yang kini menjabat Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan juga mengatakan dalam pertemuan bersama walikota ada beberapa masukan yang disampaikan salah satunya masalah perizinan agar dapat dipermudah.
Pasalnya, ada keluhan dari beberapa pengusaha yang mengatakan perizinan di Kota Balikpapan sangat sulit, baik dari segi administrasi dan lainnya.
“Jadi kita minta, agar proses perizinan di Kota Balikpapan bisa seperti di daerah lain, seperti di Jakarta yang hanya memakan waktu 3 hari perizinan bisa keluar,” ujar Johny Ng.
Selain itu, kedatangan alumni Universitas Tribhuana Tunggadewi Malang mempertanyakan kepastian pembangunan Coastal Road di Kota Balikpapan. Dimana rencana pembangunan Coastal Road sudah mandek tanpa kepastian selama 6 Tahun berjalan.
Johny Ng menilai pembangunan Coastal Road di Kota Balikpapan masih terkendala perizinan yang belum jelas, entah itu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalitm, Pemkot Kota Balikpapan atau Pemerintah Pusat.
“Jadi selama ini saya melihat ada kelemahan-kelemahan dari pemerintahan, kenapa bisa mengurus perizinannya saja tidak selesai hingga sampai 6 Tahun,” terang politikus Golkar ini.
Kalau begini terus, tentu saja pengusaha akan mengalami kerugian. Pasalnya pengusaha harus membayar pajak jaminan Bank yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Tentunya, jaminan tersebut harus dikeluarkan dan biaya administrasi serta bunga bank harus ditanggung.
Maka dari itu, dirinya meminta walikota untuk memperhatikan dan memastikan hal ini, agar pengusaha bisa tenang apabila sudah ada keseriusan masalah ini.
“Sampai sekarang kan izin reklamasi dan izin prinsipnya tidak jelas, apa yang mengeluarkan pusat, perhubungan, kelautan atau dimana sampai sekarang belum ada kejelasan,” keluhnya.
