Faktanusa.com, KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mendorong perlindungan terhadap karya kreatif, produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kekayaan budaya masyarakat melalui penguatan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi HKI yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kutai Barat di Ruang Rapat Kantor Bappelitbangda, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas, inovasi, serta warisan pengetahuan tradisional yang memiliki potensi ekonomi.

Sekretaris Bappelitbangda Kutai Barat, Florensius Steven, saat membacakan sambutan Bupati Kutai Barat, Frederik Edwin, menyampaikan bahwa potensi industri kreatif daerah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karena itu, perlindungan HKI perlu menjadi perhatian bersama, bukan sekadar urusan administrasi atau legalitas di atas kertas.

Menurutnya, HKI merupakan instrumen perlindungan hukum agar karya dan produk yang dihasilkan masyarakat tidak mudah ditiru, diklaim, maupun disalahgunakan oleh pihak lain.

Bupati juga menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah terkait agar lebih proaktif mendampingi masyarakat dalam proses pencatatan maupun pendaftaran HKI. Pendampingan tersebut dinilai penting agar pelaku UMKM dan pemilik karya kreatif dapat memahami prosedur perlindungan yang sesuai dengan ketentuan.

Perhatian juga diarahkan kepada generasi muda Kutai Barat yang semakin aktif menghasilkan karya di ruang digital. Aset digital seperti lagu, konten kreatif, desain, hingga aplikasi perlu memperoleh perlindungan melalui pendaftaran hak cipta.

Pemerintah daerah turut menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi pembiayaan pendaftaran HKI bagi UMKM yang membutuhkan. Selain itu, pendaftaran Indikasi Geografis (IG) juga akan didorong untuk melindungi produk khas Kutai Barat yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi produk lokal sekaligus memberikan pengakuan terhadap identitas dan potensi daerah. Dengan perlindungan yang tepat, produk unggulan tidak hanya memiliki nilai jual, tetapi juga kepastian hukum atas identitas dan kepemilikannya.

Potensi industri kreatif Kutai Barat sendiri bersumber dari beragam aspek, mulai dari kreativitas masyarakat, inovasi pelaku UMKM, hingga warisan leluhur yang terus dijaga. Karena itu, upaya perlindungan HKI juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan tokoh adat, terutama dalam menjaga kekayaan budaya serta pengetahuan tradisional.

Selama ini, pemahaman masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan mengenai perlindungan hukum melalui HKI masih perlu ditingkatkan. Padahal, produk UMKM maupun kekayaan intelektual komunal berpotensi diklaim atau disalahgunakan pihak lain apabila belum memperoleh perlindungan dan pencatatan secara resmi.

Melalui sosialisasi ini, perangkat daerah teknis, tokoh adat, serta pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai berbagai jenis HKI. Materi yang menjadi perhatian mencakup hak cipta, merek, paten, indikasi geografis, desain industri, hingga kekayaan intelektual komunal.

Tidak hanya sebatas penyampaian materi, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menginventarisasi berbagai potensi produk UMKM dan kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Kutai Barat.

Sejumlah potensi yang dapat diidentifikasi antara lain tarian adat, motif ukiran, karya sastra, serta pengetahuan pengobatan tradisional. Kekayaan tersebut merupakan bagian dari identitas masyarakat yang perlu dijaga agar keberadaannya tetap lestari dan mendapatkan pengakuan sesuai ketentuan hukum.

Hasil inventarisasi selanjutnya dapat menjadi dasar untuk memfasilitasi proses pencatatan maupun pendaftaran HKI. Dengan demikian, potensi lokal yang selama ini berkembang di tengah masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh perlindungan formal.

Pemkab Kutai Barat berharap kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya HKI. Perlindungan terhadap karya, inovasi, produk unggulan, dan kekayaan budaya daerah diharapkan tidak hanya menjaga identitas lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Melalui sinergi pemerintah daerah, pelaku UMKM, generasi muda, masyarakat, dan tokoh adat, kekayaan intelektual Kutai Barat diharapkan dapat dikelola dan dilestarikan secara berkelanjutan. (ADV)

Loading