Faktanusa.com, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan mendapat kepercayaan pemerintah pusat untuk menjadi pusat Desk Investasi wilayah Kalimantan. Penetapan ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas pemerintahan dalam mengawal realisasi penanaman modal, mempercepat penyelesaian kendala investasi, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan tersebut.
Penetapan Balikpapan sebagai pusat layanan investasi Kalimantan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (17/11/2026).
Kehadiran Desk Investasi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan komitmen penanaman modal yang telah disampaikan investor benar-benar dapat diwujudkan menjadi investasi nyata. Sebab, besarnya nilai rencana investasi belum tentu berbanding lurus dengan realisasi di lapangan.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Edy Junaidi Harahap mengatakan, salah satu persoalan yang selama ini dihadapi pemerintah adalah adanya selisih cukup besar antara komitmen investasi dengan realisasi penanaman modal.
Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang lebih terarah, terutama melalui pendampingan terhadap investor yang menghadapi persoalan teknis, administratif, maupun hambatan lainnya selama menjalankan kegiatan usaha.
“Antara nilai komitmen dan realisasi ini terkadang ada gap yang sangat besar. Itulah pentingnya keberadaan Desk Investasi ini,” kata Edy dalam sambutannya.
Menurutnya, Desk Investasi tidak sekadar menjadi tempat koordinasi, tetapi juga instrumen untuk mengidentifikasi persoalan yang menghambat masuknya investasi dan membantu mencari jalan keluar bersama instansi terkait.
Balikpapan sendiri menjadi pusat layanan investasi untuk Kalimantan setelah pemerintah sebelumnya mengembangkan desk serupa di sejumlah wilayah strategis, yakni Batam, Medan, Semarang, dan Makassar.

Pemilihan Balikpapan didasarkan pada kontribusi daerah ini terhadap aktivitas investasi di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sekitar 46 persen realisasi investasi di Kalimantan berada di Kalimantan Timur. Dari angka tersebut, sekitar 30 persen terkonsentrasi di Kota Balikpapan.
Besarnya kontribusi tersebut memperlihatkan posisi Balikpapan sebagai salah satu pusat aktivitas bisnis dan penanaman modal di kawasan Kalimantan.
“Balikpapan merupakan representasi kota bisnis ataupun daerah yang ramai investasi di kawasan Kalimantan. Itu sebabnya Balikpapan kita tetapkan sebagai tempat Desk Investasi untuk wilayah Kalimantan,” ujarnya.
Namun, Edy mengingatkan bahwa peningkatan investasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai modal yang masuk. Pemerintah juga perlu memastikan arah investasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan ekonomi masing-masing daerah.
Ia menjelaskan, karakteristik ekonomi setiap wilayah berbeda. Ada daerah yang masih mengandalkan sektor primer seperti pertambangan dan sumber daya alam, sementara daerah lainnya mulai berkembang melalui sektor industri, jasa, dan perdagangan.
Balikpapan, misalnya, memiliki peluang besar untuk memperkuat sektor jasa dan perdagangan seiring posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Edy, keseimbangan antarsektor menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada sektor tertentu. Apabila sektor primer mengalami penurunan, sektor lain harus sudah memiliki kapasitas untuk menopang aktivitas ekonomi daerah.
“Jangan sampai sektor primernya sudah habis, tetapi sektor jasa dan perdagangannya belum siap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana yang membacakan sambutan Wali Kota Balikpapan menyampaikan, penunjukan Balikpapan sebagai pusat Desk Investasi merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap perkembangan ekonomi dan posisi strategis kota tersebut.
Kepercayaan itu juga didukung capaian realisasi investasi Balikpapan yang menunjukkan angka cukup besar dalam beberapa tahun terakhir.
Sepanjang 2025, realisasi investasi di Balikpapan tercatat mencapai Rp27,25 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp23,78 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp3,47 triliun.
Capaian tersebut menjadikan Balikpapan sebagai daerah dengan kontribusi realisasi investasi terbesar di Kalimantan Timur.
Tren positif juga terlihat sepanjang 2026. Hingga triwulan III, realisasi investasi telah mencapai Rp15,56 triliun atau sekitar 75,32 persen dari target tahunan sebesar Rp20,68 triliun.
“Realisasi ini kembali mengukuhkan posisi Balikpapan sebagai daerah dengan perolehan nilai investasi tertinggi di Kalimantan Timur, serta masuk dalam jajaran kota dengan realisasi investasi terbesar di luar Pulau Jawa,” kata Sudirman membacakan sambutan wali kota.
Pertumbuhan aktivitas ekonomi juga tercermin dari penerbitan 3.443 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru hingga triwulan III 2026. Penambahan tersebut menunjukkan adanya aktivitas pelaku usaha yang terus berkembang dan membutuhkan dukungan pelayanan perizinan yang semakin baik.
Pemkot Balikpapan, lanjut Sudirman, akan terus memperkuat pelayanan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sejumlah langkah yang dilakukan meliputi penyederhanaan proses perizinan, pendampingan legalitas usaha, serta peningkatan kepastian hukum dan stabilitas keamanan bagi investor.
Selain memperbaiki pelayanan, pemerintah kota juga menyiapkan peluang investasi melalui pengembangan kawasan industri berbasis sinergi di Kariangau dan Balikpapan Utara.
Pengembangan tersebut didukung penguatan infrastruktur, fasilitas logistik, dan konektivitas untuk memperbesar peran Balikpapan sebagai superhub industri dan jasa yang menopang pembangunan IKN.
Melalui Desk Investasi, Pemkot Balikpapan berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin efektif. Terutama dalam menyelesaikan persoalan perizinan maupun kendala teknis yang dihadapi investor saat merealisasikan rencana usahanya.
“Kami berkomitmen penuh memastikan setiap hambatan perizinan dan kendala teknis pelaku usaha di lapangan dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan transparan,” ujar Sudirman.
Dengan beroperasinya Desk Investasi di Balikpapan, pemerintah berharap pengawalan terhadap investasi di seluruh wilayah Kalimantan dapat berjalan lebih optimal. Orientasinya bukan hanya mengejar peningkatan nilai penanaman modal, melainkan juga memastikan investasi mampu mendorong aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Adv/Shin/**)
![]()

