Faktanusa.com, PASER – Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural (PMI-NP) menjadi perhatian serius Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Untuk memperkuat perlindungan masyarakat, Imigrasi Balikpapan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur mengukuhkan Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) di Kabupaten Paser, Rabu (28/10/2026).
Pengukuhan yang berlangsung di Kecamatan Tanah Grogot tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi pencegahan TPPO dan PMI nonprosedural. Program ini menjadi langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur keimigrasian sekaligus mengenali berbagai modus kejahatan perdagangan orang yang kerap menyasar calon pekerja migran.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan Paspor Republik Indonesia sesuai ketentuan serta risiko yang dapat muncul akibat keberangkatan dan penempatan pekerja migran melalui jalur nonprosedural.
Tidak hanya menyampaikan persyaratan administrasi, sosialisasi juga membahas berbagai modus yang digunakan pelaku TPPO dalam merekrut, menipu, hingga mengeksploitasi calon korban.
Masyarakat diingatkan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar maupun keuntungan tidak wajar, terlebih jika proses perekrutan dan keberangkatannya tidak memiliki kejelasan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, Adi Fachmianur, mengatakan pencegahan TPPO membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, perlindungan harus dimulai melalui edukasi dan pendampingan agar masyarakat memiliki informasi yang benar sebelum mengambil keputusan bekerja ke luar negeri.
“Perlindungan masyarakat dari ancaman TPPO dan PMI nonprosedural perlu dimulai dari lingkungan terdekat. Kami berharap melalui Desa Binaan Imigrasi dan PIMPASA, masyarakat dapat memperoleh informasi keimigrasian yang tepat, mengenali potensi risiko sejak dini, serta memahami prosedur yang harus dipenuhi sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar negeri,” ujar Adi Fachmianur.
Perhatian terhadap potensi TPPO juga mengemuka dalam sesi diskusi. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan informasi mengenai seorang perempuan asal Desa Mendik, Kecamatan Long Kali, yang dilaporkan belum diketahui keberadaannya setelah dibawa oleh seorang warga negara asing (WNA).
Informasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dan penelusuran lebih lanjut. Koordinasi dengan instansi terkait diperlukan untuk memastikan perkembangan informasi tersebut sekaligus menentukan langkah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
Selain itu, dalam diskusi turut disampaikan adanya dua warga Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, yang telah mengajukan permohonan rekomendasi untuk bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Informasi ini menjadi perhatian tersendiri dalam pelaksanaan edukasi keimigrasian. Calon pekerja migran perlu memahami seluruh persyaratan dan prosedur penempatan yang berlaku agar keberangkatan mereka tidak menimbulkan risiko hukum maupun kerentanan terhadap eksploitasi.
Pengukuhan Desa Binaan Imigrasi dan PIMPASA diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi pintu masuk penguatan pengawasan dan edukasi keimigrasian hingga tingkat masyarakat desa.
Melalui keberadaan PIMPASA, penyampaian informasi mengenai keimigrasian diharapkan semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan demikian, warga dapat lebih cepat memperoleh pemahaman ketika menemukan tawaran pekerjaan luar negeri yang mencurigakan atau indikasi potensi tindak pidana perdagangan orang.
Sinergi antara jajaran Imigrasi, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat juga menjadi faktor penting dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.
Kantor Imigrasi Balikpapan berharap penguatan Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Paser mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus perekrutan pekerja migran ilegal.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Imigrasi dalam memperkuat perlindungan masyarakat, mencegah TPPO dan PMI nonprosedural, serta memastikan setiap proses keberangkatan warga negara Indonesia ke luar negeri berjalan sesuai ketentuan. (Shin/**)
