Faktanusa.com, Nusantara – Akses pelayanan keimigrasian di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus diperkuat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur (Kaltim) berkolaborasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat melalui Kantor Pelayanan Terpadu IKN.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pelayanan publik yang terintegrasi di kawasan ibu kota baru. Kehadiran layanan keimigrasian diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas warga negara asing (WNA) yang berada di kawasan IKN.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman pada 5 November 2026 di IKN. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah kehadiran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan melalui layanan Beranda Imigrasi di Kantor Pelayanan Terpadu OIKN.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kaltim, Nurudin, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung transformasi pelayanan publik di kawasan IKN.
“Kerja sama ini merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Nurudin, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, penguatan akses pelayanan menjadi salah satu kebutuhan penting seiring perkembangan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan, investasi, dan mobilitas masyarakat membutuhkan dukungan pelayanan publik yang memadai, termasuk dalam bidang keimigrasian.
Dalam nota kesepahaman tersebut, ruang lingkup kerja sama mencakup pelayanan keimigrasian bagi warga negara Indonesia (WNI), pelayanan bagi warga negara asing (WNA), serta penyediaan dan penyebarluasan informasi keimigrasian.
Dengan cakupan tersebut, pelayanan yang disiapkan tidak hanya menyasar kebutuhan administrasi masyarakat Indonesia, tetapi juga mendukung kebutuhan orang asing yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan IKN.
Kehadiran layanan Beranda Imigrasi di Kantor Pelayanan Terpadu OIKN diharapkan memperpendek akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan keimigrasian. Integrasi layanan dalam satu kawasan juga menjadi bagian dari upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintahan.
Selain mendekatkan pelayanan, kolaborasi ini menjadi langkah untuk membangun koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif. Dengan dukungan masing-masing instansi sesuai tugas dan kewenangannya, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah.
Pengembangan pelayanan tersebut juga sejalan dengan konsep Smart City dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di IKN. Kedua konsep tersebut mendorong pemanfaatan teknologi informasi, integrasi sistem, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.
Nurudin menyebut kerja sama tersebut juga sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi jajaran Imigrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan akses sesuai kebutuhan masyarakat.
Dia berharap kehadiran layanan keimigrasian di Kantor Pelayanan Terpadu IKN dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi masyarakat Indonesia maupun warga asing.
Penguatan pelayanan tersebut juga diharapkan mendukung terciptanya lingkungan pemerintahan yang semakin responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan IKN.
Sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman, kerja sama tersebut akan diperinci melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dengan OIKN.
PKS nantinya akan mengatur aspek teknis pelaksanaan kerja sama secara lebih terperinci, termasuk pembagian tugas, tanggung jawab, mekanisme pelayanan, serta kewenangan masing-masing pihak.
Dengan adanya pengaturan teknis tersebut, pelaksanaan layanan diharapkan memiliki landasan operasional yang jelas sehingga koordinasi antara Imigrasi dan OIKN dapat berjalan optimal.
Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
Melalui kolaborasi ini, penguatan pelayanan keimigrasian di IKN diharapkan menjadi bagian dari pembangunan ekosistem pelayanan publik yang modern, terintegrasi, dan mudah diakses. Kehadiran layanan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung perkembangan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. (Shin/**)
