Faktanusa.com, Samarinda – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengikat anggaran sebesar Rp1,24 triliun untuk tiga proyek pembangunan melalui skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) periode 2027–2029 mendapat perhatian serius DPRD Kaltim.
Di tengah proyeksi penurunan kemampuan fiskal daerah, DPRD menilai pemerintah perlu memastikan setiap komitmen pembiayaan memiliki dasar perencanaan yang kuat, manfaat yang terukur, serta tidak mengganggu pemenuhan belanja wajib dan program prioritas daerah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan usulan proyek dengan skema MYC tidak cukup hanya didasarkan pada kebutuhan pembangunan. Pemerintah juga harus menjelaskan urgensi, kelengkapan dokumen perencanaan, manfaat bagi masyarakat, hingga kemampuan keuangan daerah selama masa kontrak.
Apalagi, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim diperkirakan mengalami penurunan sekitar Rp12 triliun. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja.
Menurut Agusriansyah, kontrak tahun jamak memiliki konsekuensi terhadap anggaran daerah selama beberapa tahun. Karena itu, kemampuan membayar kewajiban setiap tahun harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah menetapkan skema pembiayaan.
“Pemerintah harus memastikan kemampuan membayar kewajiban setiap tahun. Sebab, selain proyek MYC, Pemprov Kaltim masih harus memenuhi belanja wajib dan membiayai program prioritas,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin komitmen pembiayaan jangka panjang justru membatasi ruang fiskal pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya.
Agusriansyah juga menyoroti proses perencanaan ketiga proyek yang dinilai perlu dicermati lebih mendalam. Menurutnya, usulan tersebut semestinya melalui pembahasan di komisi-komisi DPRD sesuai bidang masing-masing sebelum diputuskan dalam pembahasan anggaran.
“Harusnya memang termasuk skemanya itu kan harus dibahas di komisi-komisi DPRD. Karena usulan ini mesti dicermati, adakah tahapan-tahapan yang terlewati, apakah berimplikasi melanggar aturan (kewenangan), lalu sisi manfaat, output dan impact-nya buat masyarakat dalam pengembangan pelayanan infrastruktur, percepatan ekonomi,” kata Agusriansyah.
Perencanaan Harus Lengkap
Selain kemampuan fiskal, kelengkapan dokumen perencanaan menjadi perhatian Banggar. Pemerintah diminta memastikan seluruh tahapan teknis dan administratif telah dipenuhi sebelum proyek dilaksanakan.
Untuk pembangunan rumah sakit, misalnya, pemerintah perlu menjelaskan studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), desain teknis terperinci, kepastian lahan, hingga kesiapan tenaga medis yang akan mendukung operasional rumah sakit.
Menurut Agusriansyah, pembangunan fasilitas kesehatan tidak bisa hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan. Kesiapan operasional juga harus diperhitungkan agar fasilitas yang dibangun benar-benar memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara untuk proyek infrastruktur jalan, pemerintah perlu memastikan perencanaan teknis serta manfaatnya bagi masyarakat telah disusun secara jelas.
Ketiga proyek yang masuk dalam usulan MYC tersebut meliputi pembangunan Jalan Sotek-Bongan, Jalan Gerunggung-Kepala Telake, serta pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin (AMS) II.
DPRD menilai, proyek-proyek tersebut tetap memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah. Namun, mekanisme pembiayaan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan melalui proses pembahasan yang memadai.
Usulan Berubah dalam Dua Hari
Sebelumnya, usulan pembiayaan MYC senilai Rp1,24 triliun menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Dalam rapat internal pimpinan DPRD Kaltim pada Minggu (15/11/2026) malam, terungkap Pemprov Kaltim mengajukan dua surat permohonan anggaran untuk tiga proyek tersebut.
Melalui surat tertanggal 11 November 2026, pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp1,28 triliun. Sehari kemudian, tepatnya melalui surat tertanggal 12 November 2026, nilai tersebut direvisi menjadi Rp1,24 triliun.
Waktu pengajuan yang relatif dekat dengan pembahasan anggaran turut menjadi perhatian DPRD. Sebab, perencanaan pembangunan daerah semestinya telah dikonsolidasikan sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
DPRD juga meminta penjelasan mengenai tahapan konsultasi yang telah dilakukan pemerintah, termasuk dengan inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Agusriansyah menegaskan, pendalaman tersebut diperlukan agar keputusan anggaran tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap aturan dan keberlanjutan keuangan daerah.
Di sisi lain, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim, Sri Wahyuni, mengakui Banggar tidak menyetujui skema MYC yang diusulkan pemerintah.
Meski demikian, penolakan tersebut bukan berarti pembangunan ketiga proyek dibatalkan. Banggar tetap membuka ruang pelaksanaan kegiatan melalui skema kontrak tahun tunggal atau single years.
Sri Wahyuni sebelumnya menjelaskan, skema MYC diusulkan untuk menjaga kesinambungan pekerjaan agar tidak terganggu proses lelang setiap tahun. Mekanisme tersebut juga diharapkan memberikan kepastian pembiayaan hingga proyek selesai.
Namun, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, pembiayaan ketiga proyek harus mengikuti mekanisme tahun tunggal.
Keputusan tersebut menegaskan bahwa DPRD Kaltim tidak menutup kebutuhan pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Namun, di tengah keterbatasan fiskal, setiap proyek harus memiliki perencanaan matang, manfaat yang jelas, serta skema pembiayaan yang tidak membebani kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya. (Adv/Shin/**)
![]()

