DPRD Menindaklanjuti Proyek RDMP Yang Berdampak Jalan dan Gedung Sekitar Rusak

Loading

Faktanusa.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina maupun sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai dampak perluasan kilang minyak atau proyek RDMP kilang Kota Balikpapan, di ruang Rapat Paripurna DPRD Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan Jum’at (31/1/2022)
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi, mengatakan rapat yang digelar menindaklanjuti kunjungan Komisi IV DPRD ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Patra Dharma dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) GPIB Maranatha Balikpapan dimana bangunan tersebut sangat berdampak dengan adanya proyek RDMP Kilang Pertamina.
“Hari ini kita melakukan RDP menindaklanjuti dari kawasan sekitar SMA Patra Dharma persoalan dampak dari pada proyek RDMP,” ujar Iwan Wahyudi pada awak media ini usai Rapat.
“Akibat adanya proyek RDMP tersebut, jalan dan gedung sekitar menjadi rusak, serta parkiran kendaraan terlihat semrawut, banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata.* Lanjutnya.
Iwan Wahyudi menambahkan, Banyak di daerah itu yang dilintasi pekerja dengan kendaraan-kendaraan besar sehingga yang mau ke masjid, ke gereja, tidak sedikit yang jatuh, untungnya tidak sampai yang berakibat fatal tapi kan ini sangat berbahaya.
Foto – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Balikpapan dengan Pertamina maupun sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai dampak perluasan kilang minyak atau proyek RDMP kilang Kota Balikpapan, di ruang Rapat Gabungan DPRD Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan Jum’at (31/1/2022)
“Banyak di daerah itu yang dilintasi mereka yang mau ke masjid, ke gereja, tidak sedikit yang jatuh, untungnya tidak sampai yang berakibat fatal tapi kan ini sangat berbahaya.
Diketahui, sejak tahun 2020 lalu, Pertamina sudah menyatakan, komitmennya untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun nyatanya, hingga dua tahun belum ada tindakan yang dilakukan oleh pihak Pertamina itu sendiri, terkesan diabaikan.
“Kami juga bingung bahwa kesepakatan awal sudah terjadi pada tahun 2020 bahwa pihak Pertamina akan memberikan perbaikkan, atensi pada kawasan tersebut. Bahkan sampai hari ini tahun 2022 hampir menjelang dua tahun responnya tidak ada. Hari ini kami mendengar kembali respon dari pihak Pertamina untuk segera melakukan perbaikkan.” Ungkap Iwan Wahyudi.
“Katanya sudah mau dilelang, kemudian sudah ada mau rencana aksinya kita tunggu komitmen itu, nggak perlu sampai sekian lama memberikan respon. Kita sangat prihatin, kita tunggu respon konkrit dari Pertamina. Jangan sampai terjadi kejadian-kejadian lagi.” Sambungnya.
Sementara Dinas-dinas yang terkait untuk mengawal komitmen Pertamina untuk bisa segera terealisasi yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Balikpapan, Dinas pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan dan Dinas Perhubungan (Dishub) kota Balikpapan.
“Kami menunggu aksi itu satu minggu kemudian, dan disaksikan oleh DLH, kami minta Dinas PU, Dishub untuk mengontrol memberikan pengawasan terhadap pembangunan ini.” Ujar Iwan Wahyudi.
“Kalau ada yang salah segera ditindak, kalau harus ditindak dihentikan, dihentikan dulu. Kalau memang memberikan dampak terhadap nyawa anak sekolah kita jangan dibangun dulu, ditegur dulu.” tegasnya.
Iwan Wahyudi juga sebagai Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menambahkan Pihaknya juga kembali membuat perjanjian dengan Pertamina agar benar-benar merealisasikan janjinya.
“Kami akan membuat agreement terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan rencana aksi itu. Selama berapa lama, apa yang harus dikerjakan, kami menginventarisasi kawasan tersebut.” Tutupnya.(Shin/fn)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top