Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Kendaraan dinas yang sudah tidak produktif menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menata barang milik daerah. Aset yang tidak lagi menunjang kebutuhan operasional tersebut kini mulai diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme pelelangan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar telah mengajukan sebanyak 101 kendaraan roda dua untuk dilelang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengakhiri persoalan aset lama yang selama bertahun-tahun belum memperoleh penyelesaian.

Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, pelelangan menjadi salah satu pilihan penyelesaian terhadap kendaraan yang sudah tidak produktif. Pemerintah daerah perlu memastikan aset semacam itu tidak terus tercatat tanpa kejelasan tindak lanjut.

“Daripada kendaraan yang sudah tidak memiliki fungsi operasional terus menjadi beban dalam daftar barang milik daerah, lebih baik diselesaikan sesuai prosedur. Salah satunya melalui mekanisme lelang,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Menurut Bagus, penyelesaian kendaraan tersebut membutuhkan tahapan administrasi dan penilaian sebelum dapat dilepas kepada pihak lain. Pemerintah tidak bisa menentukan harga secara sepihak karena harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kekayaan daerah.

“Setiap barang yang akan dilelang harus memiliki dasar penilaian. Nilai tersebut menjadi acuan agar proses pelepasan aset pemerintah berjalan sesuai aturan,” terangnya.

Selama ini, keterbatasan tenaga penilai menjadi kendala tersendiri bagi BPKAD Kukar. Pemerintah daerah belum memiliki sumber daya manusia dengan kewenangan khusus untuk melakukan penilaian aset sehingga harus mengandalkan pelayanan KPKNL.

Melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kukar dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, proses tersebut kini memperoleh dukungan tenaga penilai. Kolaborasi ini sekaligus membantu mempercepat penyelesaian tahapan yang sebelumnya kerap tertunda.

Bagus menyebut, pemeriksaan fisik kendaraan juga dilakukan bersama Dinas Perhubungan Kukar untuk mendukung kelengkapan proses penilaian.

“Untuk memastikan kondisi barang yang diajukan, kami juga melibatkan Dinas Perhubungan dalam pemeriksaan fisiknya. Jadi, tahapan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan data administrasi,” katanya.

Saat ini, pengajuan lelang 101 kendaraan roda dua tersebut sudah tercatat dalam aplikasi KPKNL. BPKAD masih menunggu tindak lanjut dari proses pelelangan yang menjadi kewenangan lembaga tersebut.

“Pengajuan sudah kami masukkan ke aplikasi. Selanjutnya kami menunggu proses dari KPKNL agar kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan bisa segera dilelang,” jelas Bagus.

Dia berharap langkah tersebut menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh terhadap aset daerah, terutama barang yang sudah tidak memberikan manfaat bagi kegiatan pemerintahan.

“Yang ingin kami capai adalah adanya kepastian penyelesaian. Kendaraan yang sudah tidak produktif jangan sampai terus menjadi persoalan dari tahun ke tahun tanpa ada langkah konkret,” pungkasnya. (Adv)

Loading