Faktanusa.com, Balikpapan — Kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di Balikpapan dalam beberapa waktu terakhir mendorong pemerintah daerah mengambil langkah cepat. Pemerintah Kota Balikpapan memastikan akan membentuk tim investigasi guna mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Wali Kota Balikpapan, Dr H Rahmad Mas’ud, SE., ME., mengatakan langkah ini diambil menyusul antrean panjang kendaraan, khususnya truk logistik, di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menghambat distribusi barang, tetapi juga menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan solar subsidi.
“Kami akan bentuk tim investigasi untuk memastikan distribusi solar subsidi berjalan sesuai aturan. Pengawasan di lapangan harus diperketat,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Rahmad menegaskan, sesuai ketentuan, solar subsidi diperuntukkan bagi sektor tertentu, terutama angkutan yang membawa kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyalurannya.
“Yang berhak itu angkutan yang membawa sembilan bahan pokok. Tim nanti akan memeriksa langsung di lapangan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tim investigasi akan melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang mengisi BBM subsidi, termasuk memverifikasi jenis muatan yang diangkut. Langkah ini diharapkan mampu mencegah praktik penyalahgunaan, seperti penggunaan oleh kendaraan industri non-subsidi maupun potensi penimbunan.
Selain faktor pengawasan, Rahmad juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan ketersediaan SPBU di Balikpapan. Menurutnya, pertumbuhan kendaraan logistik yang pesat tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur distribusi energi.
“Saat ini kita memang kekurangan SPBU. Jumlah kendaraan terus bertambah, sementara SPBU tidak bertambah signifikan,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU. Akibatnya, distribusi BBM menjadi tidak optimal dan berdampak pada aktivitas ekonomi, khususnya sektor logistik.
Sebagai solusi jangka menengah, Pemerintah Kota Balikpapan berencana menambah jumlah SPBU di beberapa titik strategis. Penambahan ini diharapkan dapat mengurangi beban antrean yang selama ini terpusat di lokasi tertentu.
“Kami akan dorong penambahan SPBU agar distribusi BBM lebih merata dan antrean bisa terurai,” jelas Rahmad.
Di sisi lain, pemerintah juga melihat adanya peningkatan minat dari pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan SPBU. Hal ini dinilai sebagai peluang untuk memperkuat infrastruktur distribusi energi di Balikpapan.
Berdasarkan ketentuan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), solar subsidi memang dialokasikan untuk sektor tertentu, seperti angkutan umum dan distribusi kebutuhan pokok. Namun, pengawasan di lapangan kerap menjadi tantangan, terutama di daerah dengan aktivitas industri dan logistik tinggi.
Pemerintah Kota Balikpapan berharap kombinasi antara pengawasan yang lebih ketat dan penambahan infrastruktur dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi persoalan ini. Dengan demikian, distribusi solar subsidi dapat kembali normal dan tidak lagi mengganggu aktivitas para sopir maupun pelaku usaha.
“Kami ingin memastikan solar subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak, sehingga tidak ada lagi antrean panjang yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Nil/Adv/Diskominfo Balikpapan)
