Faktanusa.com, Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti minimnya kehadiran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (16/11/2026). Kondisi tersebut menjadi perhatian karena rapat paripurna berkaitan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027.
Alwi menyayangkan masih banyak kepala OPD yang tidak hadir secara langsung dalam agenda tersebut. Sebagian besar hanya mengutus sekretaris maupun perwakilan untuk mengikuti rapat yang membahas arah kebijakan dan penganggaran pembangunan daerah.
Menurutnya, pembahasan RAPBD merupakan agenda penting yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak, baik DPRD sebagai lembaga legislatif maupun Pemerintah Kota Balikpapan sebagai pihak eksekutif. Terlebih, masing-masing kepala OPD memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan program dan penggunaan anggaran di instansi yang dipimpinnya.
Ia menilai, kehadiran langsung kepala OPD diperlukan agar komunikasi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan lebih efektif. Dengan begitu, berbagai hal yang berkaitan dengan program pembangunan maupun kebutuhan anggaran masing-masing perangkat daerah dapat dibahas secara bersama-sama.
“Ini bukan pertama kalinya saya mencermati hal seperti ini. Padahal, pembahasan anggaran bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga harus melibatkan pemerintah kota, khususnya kepala dinas atau OPD terkait,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Alwi menegaskan, kepala OPD semestinya dapat meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna, terutama ketika agenda yang dibahas berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi.
Menurutnya, pembahasan anggaran tidak sekadar menjalankan tahapan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan pembangunan, prioritas program, serta alokasi anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Karena itu, keterlibatan kepala OPD dinilai penting agar setiap pembahasan dapat memperoleh penjelasan langsung dari pejabat yang memahami kondisi dan kebutuhan perangkat daerahnya.
Meski demikian, Alwi mengaku memahami apabila terdapat kepala OPD yang memang berhalangan hadir karena alasan tertentu. Namun, ketidakhadiran yang terjadi berulang kali dan hanya mengandalkan perwakilan perlu menjadi perhatian pemerintah kota.
Ia berharap kondisi tersebut tidak terus berulang dalam agenda-agenda DPRD berikutnya. Sebab, hubungan kerja yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
DPRD Kota Balikpapan pun berharap tingkat kehadiran kepala OPD dalam rapat paripurna selanjutnya dapat meningkat. Alwi bahkan meminta setidaknya 80 persen dari seluruh kepala OPD dapat hadir secara langsung.
“Kita berharap pada paripurna berikutnya teman-teman OPD bisa hadir. Minimal 80 persen, karena ini menyangkut pembahasan anggaran yang harus kita bahas bersama,” tegasnya.
Terkait langkah yang dapat dilakukan DPRD, Alwi mengatakan pihaknya sejauh ini hanya bisa memberikan teguran serta masukan kepada pemerintah kota. Namun, persoalan tersebut juga akan disampaikan kepada Wali Kota Balikpapan agar menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti.
Menurutnya, wali kota memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap jajaran perangkat daerah. Karena itu, teguran langsung dari kepala daerah dinilai lebih tepat untuk mendorong peningkatan kedisiplinan kepala OPD dalam menghadiri agenda resmi DPRD.
Ia berharap pemerintah kota dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sehingga koordinasi antarlembaga semakin baik. Terlebih, pembahasan RAPBD 2027 menyangkut kepentingan masyarakat luas dan keberlanjutan program pembangunan Kota Balikpapan.
Alwi juga mengingatkan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif tidak cukup hanya terbangun melalui komunikasi formal, tetapi harus ditunjukkan dengan keterlibatan aktif dalam setiap agenda pembahasan.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi dengan legislatif, sehingga pembahasan kebijakan dan anggaran daerah dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (Adv/Shin/**)
![]()

