Faktanusa.com, Samarinda – Ketimpangan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi sorotan. Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum mendapatkan perlakuan yang seimbang, terutama terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan pembagian hasil dari pemanfaatan sumber daya ekonomi yang selama ini menjadi salah satu penopang penerimaan negara.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai kebijakan pengurangan dana transfer belum mencerminkan besarnya kontribusi Kaltim terhadap pendapatan negara. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Menurut Agusriansyah, persoalan ketimpangan tersebut bukan sekadar menyangkut besaran anggaran yang diterima daerah, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah penghasil sumber daya alam.
Ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut melalui surat kepada Presiden. Langkah itu ditempuh sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal yang dihadapi Kaltim.
Agusriansyah berpandangan, apabila pemerintah pusat tetap mengambil kebijakan pengurangan alokasi TKD, seharusnya terdapat kompensasi yang jelas melalui peningkatan pembangunan infrastruktur nasional di daerah.
Namun, ia menilai pelaksanaan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat masih belum berjalan sebagaimana diharapkan. Salah satu persoalan yang disorot adalah kondisi infrastruktur jalan, termasuk sejumlah titik yang mengalami longsor tetapi belum mendapatkan penanganan secara optimal.
“Sudah TKD-nya dihapus, dipotong, kurang selalu dilakukan. Kewenangan pemerintah pusat, infrastruktur jalan dan lain sebagainya tidak dikerjakan, banyak longsor,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat Kaltim menghadapi persoalan berlapis. Di satu sisi, kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan akibat pengurangan dana transfer. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat juga belum sepenuhnya terpenuhi.
Situasi itu dinilai tidak sejalan dengan besarnya kontribusi ekonomi Kaltim terhadap penerimaan nasional. Sebagai daerah yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam, Kaltim mengharapkan adanya pembagian hasil yang lebih proporsional agar manfaat pembangunan juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Agusriansyah turut menyoroti besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kaltim. Ia menilai nilai pengembalian kepada daerah masih jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan penerimaan negara dari berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut.
Baginya, prinsip keadilan fiskal perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah penghasil tidak semestinya hanya menanggung dampak aktivitas eksploitasi sumber daya, tetapi juga harus memperoleh dukungan anggaran yang memadai untuk membangun wilayahnya.
Persoalan tersebut semakin penting mengingat kebutuhan pembangunan Kaltim terus berkembang. Infrastruktur jalan, konektivitas antarwilayah, serta berbagai fasilitas publik membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.
Terkait wacana bantuan yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Agusriansyah mengaku tidak ingin menaruh harapan terlalu tinggi sebelum terdapat kepastian mengenai bentuk, besaran, dan mekanisme realisasinya.
Ia menilai pernyataan mengenai rencana bantuan belum cukup dijadikan pegangan apabila belum disertai kejelasan kebijakan dan alokasi anggaran. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan memberikan kepastian agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan secara terukur.
Agusriansyah berharap pemerintah pusat mengevaluasi kembali kebijakan pengurangan TKD serta memperhatikan keseimbangan antara kontribusi daerah dan anggaran yang dikembalikan untuk pembangunan.
Menurutnya, keadilan dalam hubungan fiskal pusat dan daerah harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, bukan sebatas pernyataan. Dengan demikian, besarnya kontribusi Kaltim terhadap perekonomian nasional dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah. (Adv/Shin/**)
![]()

