Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Upaya penertiban aset milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menunjukkan hasil. Ratusan kendaraan dinas, terutama sepeda motor, kini telah dikumpulkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar setelah sejumlah pensiunan aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) menyerahkannya kembali kepada pemerintah.

Kendaraan tersebut sebelumnya masih berada dalam penguasaan pihak yang sudah tidak lagi memiliki kepentingan kedinasan. Pengembaliannya menjadi bagian dari pembenahan aset daerah yang dilakukan Pemkab Kukar bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar.

Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kukar, Bagus Eko Sampurno, mengatakan, kendaraan yang berhasil dikumpulkan berasal dari beberapa sumber. Sebagian diserahkan langsung oleh pensiunan, sementara lainnya dikembalikan melalui penertiban internal masing-masing perangkat daerah.

“Sudah ada cukup banyak kendaraan yang masuk kembali ke pemerintah daerah. Sebagian besar berupa kendaraan roda dua, meskipun ada juga beberapa kendaraan roda empat,” ungkap Bagus, Rabu (18/11/2026).

Dia menyebut, pengembalian tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya mengamankan barang milik daerah. Kendaraan yang sebelumnya masih tersebar kini mulai dihimpun untuk selanjutnya ditangani sesuai ketentuan pengelolaan aset.

“Untuk sementara, kendaraan yang sudah diserahkan kami tempatkan terlebih dahulu di gudang BPKAD. Ini menjadi tempat penampungan sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut,” jelasnya.

Bagus menerangkan, sejumlah perangkat daerah telah mengambil inisiatif mengembalikan kendaraan yang tidak lagi digunakan untuk menunjang tugas kedinasan. Di antaranya Dinas Sosial dan Dinas Perikanan Kukar yang telah menyerahkan beberapa unit kendaraan.

“Beberapa OPD sudah bergerak melakukan pembenahan dari internal mereka. Dinas Sosial dan Dinas Perikanan termasuk yang telah mengantarkan kendaraan untuk dikembalikan,” katanya.

Pengumpulan kendaraan tersebut merupakan bagian dari kerja sama Pemkab Kukar dengan Kejari Kukar yang diformalkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pada 20 Agustus lalu.

Bagus berharap, jumlah kendaraan yang dikembalikan terus bertambah sehingga pemerintah tidak perlu selalu menggunakan langkah penarikan untuk mengamankan aset yang masih dikuasai pihak lain.

“Kami berharap perangkat daerah maupun pihak yang masih memegang kendaraan dinas bisa mengambil inisiatif mengembalikannya. Dengan begitu, penertiban dapat berjalan lebih mudah dan aset pemerintah kembali terkumpul,” tuturnya.

Saat ini, BPKAD Kukar masih mendorong proses pengembalian tersebut sebagai bagian dari upaya menata kembali penguasaan kendaraan dinas agar sesuai dengan aturan dan kebutuhan organisasi pemerintahan. (Adv)

Loading