Faktanusa.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai memperkuat pengawasan penerimaan pajak dari penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event melalui inovasi Balikpapan Akselerasikan Penerimaan, Integrasi, dan Optimalisasi Pendapatan Daerah (BANANTARA).
Inovasi yang diperkenalkan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan ini menjadi salah satu upaya menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan konser musik, festival kuliner, kegiatan olahraga, hingga acara pariwisata.
Kepala BPPDRD Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan selama ini pengawasan transaksi dan pemungutan pajak dalam kegiatan event masih banyak mengandalkan pemantauan secara manual. Metode tersebut dinilai memiliki keterbatasan, terutama dalam memastikan kesesuaian antara jumlah transaksi, omzet yang dilaporkan pelaku usaha, dan kewajiban pajak yang harus disetorkan.
“Sebagai salah satu kota dengan aktivitas perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif yang terus berkembang, Balikpapan memiliki potensi ekonomi besar dari penyelenggaraan kegiatan (event), mulai dari konser musik, festival kuliner, hingga kegiatan olahraga dan pariwisata,” ujar Irfan saat jumpa pers di lantai 2 Gedung BPPDRD Balikpapan, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, penyelenggaraan event tidak hanya menggerakkan sektor riil melalui aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri kreatif, transportasi, serta jasa pendukung. Berbagai kegiatan tersebut juga memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Kontribusi itu antara lain berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan, makanan dan/atau minuman, serta retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan penerimaan yang memadai. Banyaknya pelaku usaha yang terlibat dalam satu kegiatan membuat petugas harus melakukan pemantauan terhadap berbagai jenis transaksi dalam waktu bersamaan.
Irfan mengungkapkan, persoalan semakin kompleks karena tingginya frekuensi transaksi dalam waktu singkat, penggunaan pembayaran tunai, serta belum terintegrasinya data penjualan tiket, transaksi makanan dan minuman, hingga penerimaan parkir.
“Kondisi ini semakin kompleks dengan banyaknya pelaku usaha yang terlibat, tingginya frekuensi transaksi dalam waktu singkat, penggunaan pembayaran tunai, serta belum terintegrasinya data penjualan tiket, transaksi makanan dan minuman, dan penerimaan parkir,” ungkapnya.
Keterbatasan pengawasan tersebut berisiko menyebabkan transaksi tidak tercatat secara menyeluruh. Selain itu, terdapat potensi pelaporan omzet lebih rendah dibandingkan realisasi atau underreporting. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah.
Karena itu, Pemkot Balikpapan berupaya mengubah pola pengawasan yang selama ini bertumpu pada pemantauan manual menjadi sistem berbasis transaksi digital. Melalui BANANTARA, pemerintah ingin memastikan aktivitas pembayaran dalam penyelenggaraan event dapat tercatat dan terintegrasi sehingga lebih mudah diawasi.
Inovasi yang digagas melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Balikpapan tersebut dirancang untuk menghubungkan sistem pembayaran digital dengan pengelolaan pendapatan daerah.
Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan mekanisme split payment atau pemisahan pembayaran secara otomatis.
Melalui mekanisme tersebut, pembayaran konsumen dapat langsung dipisahkan antara hak pelaku usaha atau penyelenggara event dengan kewajiban pajak maupun retribusi daerah sesuai ketentuan dan mekanisme yang disepakati.
Dengan sistem ini, pelaku usaha tidak lagi harus menghitung dan memisahkan kewajiban pajak secara manual. Sementara pemerintah daerah diharapkan memperoleh data transaksi yang lebih akurat sebagai dasar pengawasan, pencocokan omzet, serta penghitungan potensi penerimaan daerah.
Irfan menjelaskan, BANANTARA bukan sekadar inovasi pembayaran digital, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih terintegrasi. Penerapannya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri sistem pembayaran, serta para pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.
Kolaborasi tersebut menjadi penting karena pengelolaan transaksi dalam sebuah event melibatkan berbagai pihak dengan karakteristik usaha dan jenis penerimaan yang berbeda. Karena itu, integrasi sistem diharapkan dapat mempermudah proses pencatatan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Selain memperkuat pengawasan, digitalisasi juga diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran. Transaksi yang tercatat secara elektronik dapat membantu menciptakan proses pembayaran yang lebih transparan dan mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan manual.
Pemkot Balikpapan berharap kehadiran BANANTARA dapat menjadi langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor kegiatan dan hiburan. Dengan pengawasan transaksi yang lebih baik, aktivitas ekonomi yang terus berkembang di Kota Balikpapan diharapkan memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap PAD.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga penerimaan pajak dapat dipantau secara lebih terukur, transparan, dan akuntabel. (Adv/Shin/**)
![]()

