Faktanusa.com, KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tetap menunjukkan komitmennya dalam mendukung operasional dan pelayanan Dermaga Melak di Kecamatan Melak, meskipun kewenangan pengelolaan fasilitas transportasi sungai tersebut telah beralih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak awal 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, Rita Nursandy, menyusul peninjauan Dermaga Melak oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud bersama Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani, Kamis (12/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, sejumlah kebutuhan pembenahan infrastruktur menjadi perhatian, terutama fasilitas yang berkaitan langsung dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa transportasi sungai.
Rita menjelaskan, meskipun kewenangan pengelolaan telah berada di tangan pemerintah provinsi, Pemkab Kutai Barat melalui Dinas Perhubungan tetap memberikan dukungan terhadap kebutuhan operasional dermaga.
Bahkan, pada tahun anggaran 2026, pemerintah kabupaten masih mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional pelabuhan serta penyediaan sejumlah fasilitas pendukung bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Dermaga Melak sangat penting bagi aktivitas masyarakat yang menggunakan transportasi sungai. Karena itu, pelayanan dan kelengkapan sarana prasarana tetap harus menjadi perhatian bersama.
Rita berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera merealisasikan pembenahan sejumlah fasilitas yang kondisinya membutuhkan peningkatan.
Beberapa kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian di antaranya perbaikan ponton, tangga dermaga, serta fasilitas penunjang lainnya.
Fasilitas tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas naik dan turun penumpang maupun kelancaran pelayanan transportasi sungai.
Selain itu, peningkatan penerangan dan pembangunan kanopi juga menjadi bagian dari kebutuhan pengembangan dermaga agar masyarakat mendapatkan kenyamanan lebih baik ketika menggunakan fasilitas tersebut.
Rita menilai peningkatan sarana dan prasarana perlu dilakukan secara bertahap dan terencana. Terlebih, aktivitas pelayanan di Dermaga Melak juga menerapkan pungutan retribusi kepada pengguna jasa.
Dengan adanya pungutan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh kualitas pelayanan yang sebanding dengan fasilitas yang disediakan, terutama menyangkut keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas transportasi.
Perhatian terhadap kondisi dermaga juga menjadi salah satu alasan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar proses pembenahan tidak terkendala peralihan kewenangan.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud melihat langsung sejumlah kebutuhan pengembangan Dermaga Melak. Ia juga menyarankan perangkat daerah terkait melakukan studi banding ke sejumlah pelabuhan yang telah memiliki fasilitas memadai.
Studi banding tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai standar fasilitas, konsep penataan, serta kebutuhan teknis sebelum pemerintah menentukan rencana pembangunan dan alokasi anggaran.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Yusliando, menyebut revitalisasi Sungai Mahakam merupakan salah satu program prioritas Gubernur. Pembenahan infrastruktur transportasi sungai, termasuk Dermaga Melak, menjadi bagian dari perhatian tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan Dermaga Melak telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi sejak awal 2026. Namun, karena keterbatasan personel, pelaksanaan pengelolaan sementara masih dikoordinasikan bersama Dinas Perhubungan Kutai Barat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama kedua pemerintah daerah masih sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, pendampingan Wakil Bupati Kutai Barat H. Nanang Adriani dalam peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kabupaten menyampaikan kebutuhan daerah secara langsung kepada pemerintah provinsi.
Pemkab Kutai Barat berharap perhatian terhadap Dermaga Melak dapat berlanjut pada langkah konkret berupa perencanaan dan penganggaran revitalisasi.
Dengan pembenahan fasilitas secara menyeluruh, dermaga diharapkan menjadi sarana transportasi sungai yang lebih aman, nyaman, dan representatif.
Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi pun diharapkan mampu memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan transportasi sungai yang layak sekaligus mendukung konektivitas dan aktivitas perekonomian di wilayah Kutai Barat. (ADV)
![]()

